Hal senada disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Riau Kordias Pasaribu. Dikatakannya, saat ini PDI Perjuangan belum menentukan siapa calon yang diusung dalam Pilkada 2018. Pasalnya dari proses penjaringan yang dilakukan, masih ada tahapan survei yang dijalani. “Survei untuk mengetahui tingkat popularitas dan dukungan dari masyarakat,” sebutnya.

Terkait kemungkinan koalisi dengan Golkar, Kordias menyebut kemungkinan itu bisa saja terjadi. Karena sampai saat ini pihaknya juga masih terus menjalin komunikasi dengan partai politik yang ada di Riau untuk kemungkinan-kemungkinan itu. “Kita tunggu saja nanti keputusan dari DPP Partai,” ujarnya.

Berimbas ke Pelayanan Publik

Pengamat politik dari Universitas Riau Saiman Pakpahan menuturkan, aturan yang tidak mengharuskan seorang kepala daerah mundur pada pemilihan gubernur sedikit banyak memberikan imbas kepada pelayanan publik. Ia menjelaskan, dalam cara berpikir logis, ketika seorang penguasa diberi kesempatan meraih kekuasaan yang lebih tinggi, maka pastinya kesempatan itu akan diambil.

“Kalau berfikir silogisme ini tentu berdampak. Ini kesempatan kepala daerah berkuasa. Ini sebenarnya kesempatan ada semacam rasional choice. Persoalannya ini, harusnya pemerintah di Jakarta sana yang berpikir,” tuturnya.

Dampak dari kebijakan yang dibuat pemerintah pusat ini, katanya, konsentrasi kepala daerah untuk melayani atau mengurus daerah yang ia pimpin pasti terpecah dengan kesibukan untuk mengkampanyekan dirinya sebagai calon kepala daerah. Hal itu menurutnya tidak hanya terjadi di Riau, akan tetapi di provinsi lain yang menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati/wali kota. Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya bijak dalam membuat aturan. “Kita kan nggak tahu atas kepentingan apa aturan baru ini dibuat. Kalau menyalahkan kepala daerah tentu tidak bisa. Ini rasional choice teori mereka. Kalau mereka (kepala daerah, red) punya kesempatan ya pasti ambil,” tambahnya.(fat/egp/amn/sol/dik/kas/nda/ted)