JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi perlu ada peta jalan pendidikan (PJP) yang jelas untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.
Kata dia, ini untuk kelangsungan masa depan bangsa yang akan membawa Indonesia sebagai negara maju. Tentu harus dipersiapkan dengan matang.
Hal itu disampaikan Lestarie dalam diskusi bertajuk "Hardiknas dan Tantangan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi" yang digelar oleh Kehumasan MPR RI di Media Center, Senin (3/5/2021). Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota MPR RI Fraksi PKB Syaiful Huda dan Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji.
"Menjadikan atau melahirkan manusia-manusia Indonesia yang unggul atau manusia-manusia Indonesia yang berkebangsaan kuat berhubungan betul dengan roadmap (dengan blue print, red) ke mana sebenarnya arah pendidikan kita," kata Rerie, sapaan akrabnya.
Dalam penyusunan PJP, kata Rerie, harus jelas memuat batasan dan tahapan terstruktur mengenai hal-hal yang ingin dan harus dicapai dalam pendidikan Indonesia dengan tetap mengartikulasi gagasan dan pikiran-pikiran kebangsaan.
Sementara itu, Anggota MPR RI Fraksi PKB, Syaiful Huda, mengungkapkan, DPR RI telah menyerahkan rekomendasi PJP kepada Kemendikbud RI. Sejak rekomendasi diserahkan, waktu yang tersisa bagi Kemendikbud untuk menindaklanjuti rekomendasi itu sebenarnya hanya tinggal menghitung hari.
Lebih jauh, Syaiful Huda yang juga Ketua Komisi X yang membidangi pendidikan itu mengatakan, pandemi Covid-19 sebetulnya telah menjadi kondisi objektif bagi dunia pendidikan bertransformasi.
Pembatasan sosial yang berbuntut pada pelaksana PJJ (pembelajaran jarak jauh) seharusnya menjadi momentum untuk memasuki era digitalisasi pendidikan.
Di tengah penilaian bahwa efektivitas PJJ baru berkisar 30 persen, Kemendikbud yang dipimpin oleh seorang yang punya latar belakang teknologi harusnya bisa menciptakan satu terobosan teknologi yang mendukung optimasi PJJ.
"Kami di Komisi X DPR RI berharap Mas Nadiem (Mendikbud atau sekarang menjadi Mendikbud Ristek, red) bisa menjadikan pandemi Covid-19 ini untuk test case," katanya mengakhiri.
Laporan: Yusnir (Jakarta)
Editor: Hary B Koriun
