Sementara pemerintah dengan pendidikan wajib belajar bermutu bebas pungutan dan meningkatkan daya tampung. Sasaran pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kelas rusak dan menambah jumlah guru serta pemanfaatan siswa rombongan belajar yang dapat dimaksimalkan serta pendirian sekolah terintegrasi.
Kemudian program peningkatan pendidikan layanan khusus, dengan pendirian sekolah layanan khusus berasrama, SMAT Online, dan pendirian sekolah terintegrasi, pendidikan non formal melalui paket dan pendidikan life skill. “Juga penting pendidikan melalui keluarga. Berbagai skenario kita siapkan,” paparnya.
Ini agar Riau Cerdas 2017 melalui pendidikan menengah layak bermutu ramah anak bebas pungutan dapat terwujud.
Disinggung mengenai anggaran pendidikan, pada pagu APBD untuk 2015 ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yakni sebesar 20 persen dari total anggaran. Dana yang dikelola Disdik Rp800 miliar lebih, Bankeu pendidikan sampai Rp1 triliun lebih, dan hibah pendidikan sekitar Rp100-an miliar. “Sekarang tinggal menuntaskan permasalahan rendahnya minat siswa untuk mendapatkan pendidikan. Ini yang terus kita dorong melalui inspirasi seluruh pihak supaya bisa terlibat,” tuturnya.
Di tempat berbeda, Wakil Ketua I PGRI Riau, Jakiman mengatakan data jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah itu sungguh mengejutkan. ’’Jika data ini valid, ini sungguh mengejutkan,’’ ujarnya.
