Terpisah, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menambahkan, bahwa saat ini banyak pengelola PAUD yang sudah tidak sabar untuk membuka sekolah. Harapannya, mereka dapat melaksanakan kegiatan belajar pada pembukaan tahun ajaran baru yang dilaksanakan pekan depan. “Padahal tidak berada di zona hijau. Saya tegaskan hal itu sangat tidak dibenarkan,” tegasnya.
Dia mengatakan, prioritas utama saat ini ialah hak sehat. Sedangkan hak lain termasuk hak belajar jadi fokus berikutnya. Selain itu, PAUD yang ada di zona hijau pun baru bulan November dizinkan dibuka. “Artinya sampai satu semester ini kegiatan masih belajar dari rumah,” ujarnya.
Hamid pun menyadari, bahwa dalam masa pandemi ini jumlah orang tua atau wali murid yang mendaftarkan anaknya ke satuan PAUD berkurang. Bahkan dari laporan yang diterimanya, ada yang sudah mendaftar tapi menarik diri lagi.
Menurutnya, ini merupakan tantangan bagi penyelenggara, pengelola dan juga guru PAUD. Mereka harus bisa melakukan terobosan untuk jemput bola. Kalau perlu, mereka disarankan untuk mendatangi setiap rumah yang ada anak usia PAUD-nya. “Prinsip utama pengelola itu jangan sampai ada anak PAUD tidak terlayani pendidikan. Meskipun dalam satu semester ini pembelajaran dilakukan dari Rumah,” papar Hamid.
Selain itu, para pengelola dan guru PAUD juga diminta mempersiapkan Rancangan Program Pembelajaran (RPP) dalam satu semester ini. Karena pembelajaran masih akan dilakukan dari rumah. Disarankan, RPP yang dibuat dengan melakukan komunikasi aktif antara guru dan orang tua.
“Bagaimana strategi pembelajarannya, materinya, dan evaluasinya itu yang mengedepankan prinsip utama pendidikan usia dini. yakni, bermain dan pengasuhan yang edukatif sambil belajar,” terangnya.
Dalam menghadapi tahun ajaran baru ini, Kemendikbud juga telah melakukan penyederhanaan kurikulum. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, pihaknya telah melakukan penyederhanaan cakupan materi per mata pelajaran. Selain itu, disiapkan pula modul-modul belajar untuk memudahkan siswa belajar mandiri. Terutama untuk mereka yang berada di zona 3T. “Modul ini nanti akan dibagikan oleh dikdasmen,” katanya.
Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong pemerintah agar membuat kurikulum adaptif yang diterapkan di tengah situasi pandemi Covid-19 dengan memperhatikan tiga aspek. Yakni, dari kompetensi dasar, standar penilaian, dan standar proses. Dengan catatan maksud, bukan membuat kurikulum baru.
“Bukan untuk mengganti kurikulum 2013. Tapi, bagaimana kurikulum 2013 bisa diadaptasikan atau disederhanakan di tengah kondisi darurat atau pandemi,” kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim kepada JPG, kemarin.
