PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) - Bupati Pelalawan H Zukri mengukuhkan pengurus Dewan Pendidikan Pelalawan masa bakti 2023-2027 yang dinahkodai oleh H Iswadi M Yazid LC, Senin (22/5) siang.
Kegiatan yang dipusatkan di ruang auditorium Kantor Bupati Pelalawan, dihadiri Kepala Disdikbud Pelalwan Drs H Abu Bakar FE MA, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau Prof DR Junaidi MHum.
Bupati Pelalawan H Zukri berharap agar setelah dikukuhkan, pengurus segera memahami tugas dari Dewan Pendidikan. Terutama ikut membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan peduli dalam menekan angka putus sekolah.
"Sejak 2021-2022 lalu, angka IPM Pelalawan mengalami peningkatan. Yakni dari poin 72,03 menuju 72, 98. Untuk itu, kita berharap IPM pada tahun 2023 ini, dapat kembali meningkat," terangnya.
Diungkapkan Zukri, tingkat pendidikan di Pelalawan harus menjadi atensi bagi Dewan Pendidikan. Pasalnya, daerah di tingkat kabupaten, khususnya Pelalawan, hanya memiliki kewenangan pendidikan hingga di tingkat SMP. Sementara SMA merupakan tanggung jawab provinsi.
"Artinya, masyarakat Kabupaten Pelalawan rata-rata masih 9 tahun mengenyam bangku sekolah. Untuk itu, saya berharap ini bisa menjadi 12 tahun," paparnya.
Ditambahkannya, Pemkab Pelalawan berkomitmen untuk meningkatkan kemajuan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan membuat terobosan inovasi berbasis digital yakni aplikasi Klik Pelalawan. Sehingga apapun keluhan masyarakat, khususnya terkait pendidikan, seperti PPDB, bisa disampaikan melalui aplikasi satu genggaman ini. Dan aplikasi ini tentunya perlu dikampenyekan atau disosialisasikan oleh pengurus Dewan Pendidikan dan juga Dinas Pendidikan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Riau, Prof DR Junaidi MHum menambahkan, masalah pendidikan menjadi masalah yang komplek di negara ini, khususnya di Provinsi Riau. Seperti masalah PPDB yang menerapkan sistem zonasi, prestasi dan pelajar/siswa dari kalangan tidak mampu atau miskin. Dan realitanya, semua para orangtua tentunya ingin anak mereka masuk sekolah negeri.
"Ini yang perlu kita carikan solusi. Khususnya di jenjang SMA negeri yang menjadi kebijakan provinsi," katanya.(amn)
