PANGKALAMKERINCI (RIAUPOS.CO) - Harga pupuk kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan sangat mahal. Harga pupuk jenis NPK mencapai Rp800 ribu hingga Rp900 ribu per sak dengan berat 50 kilogram. Begitu juga dengan harga pupuk KCL, berkisar antara Rp750 ribu hingga Rp950 ribu per karung dengan berat yang sama.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan pun diminta campur tangan untuk mengendalikan harga pupuk yang sangat dikeluhkan para petani kelapa sawit ini.
"Ya, harga pupuk itu sangat memberatkan petani. Karena itu, kami harapkan pemkab campur tangan untuk mengendalikan harga pupuk tersebut," terang Diki Guci, salah seorang petani kelapa sawit swadaya Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalankerinci kepada Riau Pos, Senin (17/10) kemarin melalui selulernya.
Menurut Diki, kenaikan harga pupuk itu tidak seiring dengan harga jual hasil produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dipanennya. Yakni Rp1.800 per kilogramnya di kalangan veron. Sehingga akibatnya, petani kerap merugi ketika panen tiba.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Pelalawan, Akhtar MSi mengatakan, pemkab berkomitmen untuk membantu para petani kelapa sawit di Pelalawan. Hal ini dibuktikan segera disalurkannya bantuan pupuk kelapa sawit gratis kepada petani, khususnya petani swadaya.
"Ya, insya Allah dalam waktu dekat, kita akan memberikan bantuan pupuk gratis kepada para petani kelapa sawit. Di mana nantinya, setiap kelompok tani akan mendapatkan bantuan satu karung pupuk NPK dengan berat 50 Kg. Dan saat ini, prosesnya tinggal menunggu hasil lelang BPBJ Pelalawan. Kita berharap bantuan ini nantinya dapat meningkatkan hasil produksi panen TBS kelapa sawit para petani," ujarnya.
Selain bantuan pupuk gratis, sambung mantan Kabid Persampahan, Limbah dan Limbah B3 DLH Pelalawan ini, pihaknya juga akan memberikan penyuluhan kepada petani terkait para bercocok tanam yang baik. Sehingga menghasilkan hasil panen yang maksimal.
"Kemudian, kami telah menyebarkan surat edaran agar seluruh PKS, agen, veron dan RAM yang beroperasi di Pelalawan dapat membeli hasil panen petani khususnya swadaya minimal 80 persen dari harga yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Perkebunan. Intinya, kami akan berupaya maksimal untuk meningkatkan hasil produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, sesuai dengan visi Pelalawan maju," tutupnya.(hen)
