PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Realisasi pembangunan fly over atau jalan layang Garuda Sakti sudah lama di tunggu masyarakat khususnya masyarakat Kota Pekanbaru. Apalagi manfaat dari pembangunan itu dinilai cukup banyak untuk kesejahteraan dan kelancaran lalu lintas di persimpangan Jalan HR Soebrantas - Jalan Garuda Sakti - Jalan Kubang Raya tersebut.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST MT, Selasa (30/5). ''Kami minta kepada provinsi, segera dapat merealisasikannya. Karena ini dapat menjawab keluhan masyarakat soal kemacetan yang selama ini terjadi,'' kata Ginda.
Namun begitu, dia berharap pembangunannya tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya yang tidak merugikan masyarakat setempat. ''Pemko kami minta dapat segera memastikan pembebasan-pembebasan lahan di daerah yang terkena dampak pembangunan itu,'' pinta politisi milenial partai Gerindra ini.
Menurut Ginda lagi, ada banyak manfaat dari pembangunan fly over jika dapat segera terealisasi. ''Ya tentunya masyarakat dapat merasakan hasil dari pajak yang telah dibayarkan. Dengan dibangunya fly over juga menambah estetika Kota Pekanbaru, di mana masyrakat dari Kampar atau dari luar daerah yang masuk dari arah Jalan HR Soebrantas dapat melihat wajah Kota Pekanbaru yang semakin maju dan pesat,'' ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, rencana pembangunan fly over di persimpangan Jalan Garuda Sakti, Pekanbaru, sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Di mana proyek ini bisa mengatasi kemacetan parah yang sering terjadi di persimpangan tersebut, dan terjadi hampir setiap hari.
''Informasinya Pemprov Riau tengah menunggu Detail Engineering Design (DED) agar proses pembebasan lahan bisa dilakukan. Pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,3 miliar untuk ganti rugi lahan tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2023,'' katanya lagi.
Sebelumnya pihak provinsi mengatakan, bahwa fly over Garuda Sakti ini akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2024.
Untuk mempercepat proses pembebasan lahan, Pemprov Riau juga telah membentuk tim koordinasi dengan BPN Pekanbaru, Pemko Pekanbaru, dan Balai Jalan Nasional.(gus)
