PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru sepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), Kamis (30/3) siang. Penandatanganan meliputi kegiatan pendampingan di bidang Datun dan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Ballroom Aula lantai 6 Gedung Utama Perkantoran Tenayan Raya. Hadir melakukan penandatanganan Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dan Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru Asep Sontani Sunarya SH CH.
Hadir pula menyaksikan penandatanganan MoU Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Indra Pomi Nasution ST MSi beserta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran Pemko Pekanbaru. Sementara Kajari Pekanbaru turut didampingi para kepala seksi (kasi) bawahannya.
Muflihun terkait MoU ini menjelaskan bahwa, dalam tugas dan fungsinya, Kejari Pekanbaru juga merupakan Jaksa Pengacara Negara. ''Tentunya Pemko dalam menjalankan tugas perlu pendamping, perlu masukan pendapat hukum,'' jelas dia.
Dia khawatir, dalam zaman digitalisasi seperti sekarang ini yang semua bergerak serba cepat, dirinya tak ingin nama Pemko Pekanbaru tercoreng karena ketidakpahaman. ''Semua serba cepat sampai kemana-mana, kita tidak mau nama kota rusak karena ketidakpahaman OPD dalam menjalankan tugas fungsinya,'' tegasnya.
Karena itu pula, dirinya bersama Kajari Pekanbaru bersepakat Kejari Pekanbaru akan memberikan pendampingan hukum pada Pemko Pekanbaru. ''Kita minta pendampingan dalam hal pendampingan hukum. Melalui seksi Datun. Harapannya ke depan, temuan dan permasalahan yang menyangkut kerugian negara bisa diminimalisir. Saat ini kita mengurangi, kalau bisa kita habisi,'' urainya.
Di tempat yang sama, Kajari Pekanbaru Asep Sontani Sunarya memaparkan, jajarannya memiliki seksi intelijen dan datun. ''Salah satu tugas bidang datun adalah pendampingan hukum. ''Kita bisa memberikan advice berupa LA maupun LO terkait dengan permasalahan hukum yang ada di Pekanbaru,'' jelasnya.
Dia melanjutkan, di bidang intelijen pihaknya juga mempunyai tugas bisa dalam penelusuran aset, proyek strategis nasional dan di bidang pencegahan korupsi.(ali)
