PEKANBARU(RIAUPOS.CO) -- DALAM menjalankan fungsinya, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, menggelar dengar pendapat (hearing) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Senin (13/1). Ini dimaksudkan untuk mempertanyakan soal pendapatan asli daerah (PAD) yang bocor setiap tahunnya. Juga memberikan pandangan supaya tahun ini bisa maksimal dan transparan.
Hearing langsung dipimpin Ketua Komisi II, H Fathullah bersama anggota Komisi II lainnya, di ruangan Komisi II. Dari Bapenda sendiri langsung dihadiri Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin, didampingi para stafnya.
"Target PAD tahun 2020 sekitar Rp826 miliar. Tahun 2019 saja pencapaian PAD hanya Rp627 miliar dari target Rp800 miliar. Jadi kita tak yakin akan tercapai lagi jika modelnya seperti sekarang," kata Fatullah.
Dijelaskannya, dari penjelasan Bapenda Pekanbaru saat hearing, kenaikan PAD dari Tahun 2019 ke tahun 2020 hanya Rp26 miliar. Tentu saja, kontribusi itu harus dijalankan sesuai dengan kerja keras dari tim Bapenda Kota Pekanbaru.
"Nanti bisa kita lihat di semester 1, sudah tampak berapa pencapaian kenaikan PAD Tahun 2020, apa sesuai dengan diharapkan untuk sementara atau tidak," terangnya.
Kata politisi Gerindra ini, Bapenda Kota Pekanbaru sudah melakukan rekrutmen besar-besaran tenaga harian lepas (THL) dalam bekerja untuk peningkatan PAD. Jika sudah merekrut sumber daya manusia (SDM) tentu hasilnya bisa maksimal. Karena ini bekerja dengan target.
"Kalau tak maksimal jemput bola dengan rekrut THL di Bapenda, berhentikan saja THL-nya. Kalau tidak tercapai untuk apa kita buang duit, berarti menambah beban dan kerugian," paparnya.
Soal PAD dari tahun ke tahun selalu mengalami kebocoran, diyakini itu tak kan pernah hilang, selagi sistem penerimaan dan pemungutan tidak dilakukan secara transparan.
Komisi II juga merencanakan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) didampingi Bapenda Pekanbaru dalam melihat proses pungutan wajib pajak (WP) terhadap pelaku-pelaku usaha.
Kepala Bapenda Zulhelmi Arifin menjelaskan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin, agar target PAD tahun 2020 ini bisa tercapai. "Masukkan dari Komisi II akan menjadi evaluasi bagi kami, untuk perbaikan ke depan," janjinya.(adv/gus)
