PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pencapaian program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Riau, masih terbaik di luar Pulau Jawa. Padahal Sumber Daya Manusia (SDM) profesional minim. Kesuksesan pencapaian berkat sinergitas semua pihak.
Pernyataan ini diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Agus P Proklamasi di sela-sela kegiatan Rapat Penelaahan Program KKBPK Provinsi Riau Tahun 2019 dengan tema Melalui Percepatan Program KKBPK Kita Mantapkan Sinergitas Lintas Sektor dalam Pencapaian Program Prioritas Nasional dibuka Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Riau, Andra Syafril di Pekanbaru, Kamis (29/8).
Ditambahkannya, SDM profesional bidang KB di Riau masih minim. Dari 1.863 desa di Provinsi Riau, belum semuanya digarap petugas SDM yang profesional. “Idealnya 1 petugas itu untuk membina 3 desa. Tapi nyatanya satu petugas membina 10 desa bahkan ada satu kecamatan yang petugasnya hanya satu orang,” ujarnya.
Disebutkannya, walaupun SDM profesional minim, tetapi dalam melaksanakan program KKBPK, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau bersama Pemerintah Daerah Provinsi Riau mengandalkan peran kader KB dan kader Posyandu.
“Jika dilihat dari kondisi geografis Riau maka kita perlukan 300 orang, tetapi hanya dapat lima. Jadi untuk menggantikan peran SDM itu, kita maksimalkan para kader, namun kader itu perlu pelatihan agar bisa menjadi penyampai atau penggerak KB,” jelasnya.
Diakui, melalui peran para kader, saat ini capaian program KKBPK di Riau masih yang terbaik di luar Pulau Jawa. “Riau masih menjadi 6 besar di luar Jawa. Padahal dari segi kependudukan tidak seimbang, karena migrasi sangat tinggi,” ucapnya.
Sementara itu, Andra Syafril menyampaikan apresiasi kepada BKKBN Provinsi Riau yang menggelar rapat penelaahan program KKBPK tingkat Provinsi Riau sebagai evaluasi selama semester pertama sekaligus rencana operasional program KKBPK pada semester kedua tahun ini.
“Poin penting untuk dilakukan telaah adalah mengevaluasi capaian selama enam bulan pertama. Sekaligus kita akan membuat langkah strategis untuk operasional enam bulan ke depan ini, artinya bahwa pertengahan tahun ini adalah spasi waktu untuk kita coba berhenti melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan,” ujarnya.
Andra Syafril juga mengakui saat ini yang menjadi kendala adalah penyuluh KB yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat.
“Oleh karena itu, saat ini waktu untuk mencari pola atau bentuk bagaimana mengintensifkan cara kerja agar mereka dapat maksimal bekerja sebagai tenaga operasional di lapangan,” katanya.(eca)
