PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang sudah menetapkan, bahwa Pekanbaru tanggap darurat Covid-19. Meminta masyarakat untuk social distancing (jaga jarak), hindari keramaian dan lainnya. Ini berdampak pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang otomatis sepi pemasukan karena larangan yang ditetapkan.
Keluhan ini disampaikan salah satu wirausaha yang berdomisili di Pekanbaru, Rinaldi Sutan Sati. Kepada wartawan dia mengungkapkan, dari persoalan ini dia minta agar pemerintah tidak hanya disibukkan dengan persoalan penyediaan untuk hidup bersih saja, akan tetapi harus memikirkan juga UMKM yang pendapatannya harian.
Disampaikan Rinaldi, pemerintah bisa saja memaksa pengusaha UMKM untuk tutup sementara sampai Covid-19 benar-benar clear dari ancamannya. “Tapi, paksaan itu mesti ada solusi, menyelamatkan penghidupan warganya yang rezekinya harian, selain nyawa dan harta, misalnya dengan mem-breakdown kebijakan Presiden dan Kementrian Koperasi dan UMKM, serta kebijakan terbaru OJK tentang dana stimulus,” kata wirausahawan ini, Sabtu (28/3).
Sebaiknya kata Rinaldu, ini disampaikan sebelum melakukan langkah-langkah yang cenderung memalukan diri pemerintahan itu sendiri, karena dapat dianggap gagap. Ada baiknya menerima usulan darinya sebagai rakyat biasa itu.
Karena dilanjutkannya, setelah pandemik global Covid-19 ini selesai, jika penutupan tidak solutif, yang akan dihadapi kemudian adalah angka kriminalitas naik, potensi bunuh diri, potensi perceraian, potensi anak-anak terlantar.
“Siapapun berharap kita dapat keluar dari musibah ini sesegara mungkin. Tapi, hidup tanpa kepastian juga tidak dapat dijalankan. Hidup dalam keadaan tidak menerima pendapat orang lain juga menentang nilai-nilai kemanusiaan,” bebernya.
Dia juga berharap, dari persoalan ini, semoga Pemerintahan daerah ini tidak hanya berkutat kepada penyediaan dan sosialisasi alat pembersih tangan saja. “Tetapi juga memikirkan segala aspek dari dampak Covid-19 ini, termasuk soal pendapatan perkapita masyarakat,” harapnya.
Begitu juga yang disampaikan Edi. Pengusaha gorengan pinggir jalan ini mengaku, dirinya mau saja berdiam di rumah, asal keperluan harian keluarga dapat dipenuhi oleh pemerintah. “Sedangkan saat ini, saya kalau tidak jualan ya gak dapat duit. Bagaimana mau duduk di rumah saja, anak istri saya perlu makan bang. Belum lagi karyawan kami,” katanya.
Dia juga berharap, Pemerintah Kota Pekanbaru bisa menterjemahkan segera apa yang disampaikan Presiden, soal bantuan untuk kalangan yang tepat seperti dirinya. “Jika ada jaminan penghasilan kami, saya siap untuk dirumah saja,” paparnya.
Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST mengatakan, memang seharusnya ada jaminan untuk UMKM ini. Terhadap persoalan ini juga, ditengah wabah corona ini, tentu menjadi perhatiannya dalam upaya mendapatkan win-win solution.
“Ini tentu menjadi atensi saya sebagai wakil rakyat. kita akan cari solusi dan langkah konkrit buat kawan-kawan UMKM bersama pemerintah kota,” kata Ginda menegaskan.
Mengenai hal ini juga, Ginda juga sudah menegaskan kepada Pemko saat rapat penetapan status tanggap darurat Pekanbaru terhadap Covid-19, yang saat itu ada Walikota dan unsur Dinas dan Forkopimda Pekanbaru.
Termasuk menegaskan soal kafe yang jika ditutup, karyawannya bagaimana untuk hidup, termasuk juga usaha lain yang terkena dampak langsung dari Covid-19. “Ini harus dipikirkan bersama, tidak hanya dari Pemerintah saja, akan tetapi swasta juga. Dan ini pula saatnya untuk kita bisa bukti kan dapat saling membantu, yang kuat bantu yang lemah, yang berlebih bantu yang kurang, seperti itu,” tutur politisi Gerindra ini.(gus)
