PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bakal direalisasikan dalam waktu dekat. Pasalnya, Pemprov tengah menunggu persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menggelar lelang jabatan esselon II.
Adanya rencana lelang jabatan tersebut sudah berhembus sejak lama. Seleksi ini juga dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong. Di antaranya Kepala Badan Perencaanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepala Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Lalu, Kepala Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, dua jabatan Staf Ahli Gubernur Riau Bidang Pembangunan dan Kepala Dinas Pariwisata serta Kepala Badan Ketahanan Pangan.
Kemudian, pada tahun depan juga terdapat beberapa pejabat esselon II yang memasuki masa purna bakti yakni, Asisten III Setdaprov Riau, Indrawati Nasution pada 1 Februari, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Riau, Zainal pada 1 Juli, Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie, serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau, Darius Husein 1 November.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan, pihaknya telah mengajukan surat permohonan ke KASN untuk menggelar seleksi terbuka jabatan esselon II di lingkungan Pemprov Riau. Jika telah disetujui, maka akan langsung dilakukan asessement.
"Surat sudah diajukan ke KASN. Saya masih mengurus untuk pembukaan assessment, kalau sudah disetujui langsung dibuka assessment," ungkapnya kepada Riau Pos, Rabu (27/11) kemarin.
Disampaikan Ikhwan, sebelum pelaksanaan seleksi akan dilakukan evalusi seluruh kepala OPD. Dalam evaluasi ini, bakal terjadi pergesaran jabatan karena semua kepala OPD telah menjabat lebih dari dua tahun.
"Sekarang masih dalam tahap evaluasi pejabat tinggi Pratama. Evaluasi ini untuk membuka kembali assessment eselon II. Pak Gubernur yang akan menentukan kemana pejabat yang kini menjabat ditempatkan. Ditargetkan awal Desember ini sudah dievaluasi," imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakannya, masih sama dengan evaluasi seperti tahun tahun sebelumnya. Di mana pejabat eselon II yang dievaluasi dipindahkan ke jabatan baru serta menduduki jabatan staf ahli maupun dinonjobkan.
"Jadi tahun 2020 nanti sudah disiapkan OPD yang baru, kalau cepat selesai assessment akan ada kepala OPD yang baru. Semua tergantung pimpinan dalam hal ini gubernur," tutupnya.(rir)
