PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Menyikapi masih rendahnya realisasi penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dampak inflasi di Riau, Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar akan mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan tugas menyalurkan dana tersebut.
Disebutkan gubri, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi tahun 2022. Maka pemerintah daerah wajib untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan. Pemerintah Provinsi Riau sendiri sudah menganggarkan Rp15 miliar untuk bantuan sosial tersebut.
"Saya sudah dapat laporan dari Sekda terkait realisasi penyaluran dana bantuan masyarakat yang terdampak inflasi. Karena itu akan saya kumpulkan kepala OPD terkait," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, karena itu ia meminta kepada para kepala OPD untuk segera bergerak mencairkan Bansos tersebut, karena sangat dibutuhkan masyarakat.
"Iya juga sudah ditegur Mendagri. Tapi bukan cuma hanya Riau saja. Makanya saya minta dipercepat," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Haryanto mengatakan, Pemprov Riau telah menyiapkan anggaran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Anggaran yang disiapkan tersebut berjumlah Rp15 miliar lebih.
Dengan anggaran yang sudah tersedia tersebut, pihaknya meminta kepala OPD untuk cepat merealisasikan anggaran bantuan kepada masyarakat Riau yang terdampak inflasi tersebut.
Dana Rp15 miliar tersebut diberikan kepada ojek online, nelayan, dan lainnya yang terdampak inflasi. Mereka yang mendapat bantuan tersebut, adalah yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat.
"Saya minta kepedulian kepala OPD untuk segera disalurkan. Untuk angaran ini kita siapkan Rp15 miliar lebih, dan dana BTT juga kita siapkan untuk menambahnya jika kurang," sambungnya.
Dengan disalurkannya bantuan tersebut diharapkan daya beli masyarakat semakin baik. Bisa mengurangi beban masyarakat.
Ia juga meminta jangan sampai nantinya bantuan tersebut tidak tepat sasaran. "Makanya harus difokuskan dan dipercepat. Nanti kami akan evaluasi terus," sebutnya.(gem)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
