PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menurunkan tim dari pusat ke Provinsi Riau. Kedatangan perwakilan DPR RI yang diwakili oleh pihak sekretariat tersebut, guna mencari data pendukung sebagai bahan penyusunan naskah akademis pemekaran wilayah di Provinsi Riau.
Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti mengatakan, memang wacana pemekaran daerah ini sudah ada sejak lama. Namun sudah lebih 20 tahun, wacana tersebut sama sekali belum terealisasi. Kini, pihak DPR RI kembali berinisiatif merancang Undang-Undang (UU) terkait pemekaran wilayah. Salah satunya ada di Provinsi Riau.
''Wacana pemekaran kabupaten. Di antaranya Kabupaten Indragiri Selatan, Indragiri Utara dan Gunung Sahilan. Ini adalah rencana inisiatif anggota DPR RI. Yang kemudian menurunkan tim untuk membuat naskah akademis RUU Pemekaran,'' ungkapnya di Gedung DPRD Riau, Senin (27/2).
Lebih jauh disampaikan dia, kedatangan tim dari Sekretariat DPR RI memang untuk mencari data pendukung untuk memulai pembuatan naskah akademis. Dari DPRD Riau, hanya bersifat fasilitator saja. Dari keterangan pihak DPR RI, beberapa tim juga dibagi untuk turun langsung ke daerah yang akan dimekarkan.
''Beberapa juga turun langsung ke daerah. Kami berharap kalau memang ini ada ruang kenapa tidak kita dukung. Kalau moratorium daerah otonomi baru itu kan belum. Jadi ada kesempatan,'' sambungnya.
Diakui dia, wacana pemekaran wilayah di Provinsi Riau memang sudah ada sejak lama. Namun sampai saat ini belum terealisasi. Meski sedikit skeptis lantaran wacana pemekaran selalu datang menjelang Pemilu, Poti tetap berharap pemekaran dapat terealisasi.
''Kalau kita dengar dari seluruh panitia pemekaran ini sudah 20 tahun (wacana pemekaran, red). Kalau ketua tim (pemekaran) Gunung Sahilan bahkan ketuanya sudah berganti-ganti tapi proses belum selesai. Pertanyaannya kenapa saat dekat Pemilu barang ini muncul. Mudah-mudahan ini serius tidak ada hal lain,'' pungkasnya.(nda)
