KOTA (RIAUPOS.CO) - Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan-jalan rusak di Pekanbaru jadi sorotan. Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT merespon dengan menjanjikan penambahan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2019.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru hanya mengalokasikan anggaran Rp12 miliar pada APBD 2019 untuk perbaikan jalan rusak di tengah kota. Angka ini hanya sekitar 2,8 persen dari Rp435 miliar yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Di sisi lain, penyelesaian perkantoran Tenayan Raya milik Pemko Pekanbaru berada di angka sekitar Rp140 miliar atau berkisar seperempat dari anggaran dinas tersebut.Janji penambahan anggaran untuk perbaikan jalan rusak ini diucapkan Wako Pekanbaru saat diwawancarai Riau Pos, Selasa (26/2) sore. Kepadanya disampaikan bahwa anggaran perbaikan untuk tahun ini kecil hanya Rp12 miliar. ‘’In sya Allah di APBD Perubahan kami tambah,’’ katanya.

Meski menjanjikan menambah, Wako belum mengungkapkan berapa kemungkinan penambahan anggaran perbaikan jalan rusak ini di APBDP. ‘’Maka dari itu, kami belum bisa memperbanyak lapis ulang (overlay, red). Saya sudah bilang sama Sekda, operasional pemeliharaan untuk jalan jadi perhatian. Yang sifatnya pelayanan,’’ singkatnya.

Sebelumnya, dari berbagai jalan yang mengalami kerusakan di Kota Pekanbaru, hanya tiga ruas jalan yang akan diperbaiki dengan pengaspalan ulang (overlay). Sisanya, cuma ditangani dengan tambal sulam. Tiga jalan yang diaspal ulang ini adalah Jalan Suka Karya, Jalan Darma Bhakti dan Jalan Pemuda.

Nilai proyek pengaspalan ulang itu sendiri tidak terlalu besar. Hanya berkisar di angka Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar. Proyek overlay tiga jalan ini masih menunggu penandatanganan SK kuasa pengguna anggaran (KPA) di Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Hanya tiga jalan yang dilakukan pengaspalan ulang membuat masih banyak jalan lain yang menunggu penanganan menyeluruh. Kerusakan jalan-jalan di dalam kota banyak yang masuk kategori parah akibat bertahun-tahun dibiarkan. Saat ditangani, penanganan pun hanya berupa tambal sulam sehingga tak bertahan lama.

Penanganan tambal sulam sendiri juga dikeluhkan oleh masyarakat. Karena ketahanan jalan yang diperbaiki hanya sebentar. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution beberapa waktu lalu pada Riau Pos berdalih Pemko Pekanbaru tak memiliki anggaran yang kuat untuk mengaspal ulang seluruh jalan rusak.

‘’Kami kalau untuk overlay tidak ada uangnya. Kami sebenarnya mau overlay di tengah kota tapi kan mahal.  1 km minimal Rp2 miliar. Kalau fullbase mungkin lebih mahal lagi,’’ singkatnya.

Dia sebelumnya juga menyebut kecil kemungkinan adanya penambahan anggaran untuk perbaikan jalan-jalan rusak di Kota Pekanbaru. Ketidakmampuan menjadi alasan.’’Kita tidak bisa masukkan anggaran banyak-banyak, kita tidak mampu juga mengerjakannya,’’ kata Indra Pomi.

Dia beralasan, jikapun ditambah anggaran daerah disebutnya bisa saja tak tersedia untuk itu. Apa yang terjadi di tahun 2018 lalu jadi pertimbangan.’’Sama dengan (tahun, red) kemarin, perawatan jalan masuk di perubahan. Setelah dikerjakan tunda bayar jadi utang.  Makanya harus hati-hati,’’ ungkapnya.

Perbaikan ruas-ruas jalan di Kota Pekanbaru  belakang terus jadi sorotan. Masyarakat mengeluhkan penanganan yang terkesan lamban. Sebagian jalan seperti di Jalan Suka Karya dan Jalan Parit Indah kerusakan membuat jalan sudah tak lagi beraspal dan meninggalkan kerikil dan tanah berlubang. Di lokasi lain, Jalan Delima, masyarakat dan siswa sekolah menunjukkan protes sekaligus sindiran pada Pemko Pekanbaru yang lamban bertindak dengan memperbaiki serta menimbun sendiri jalan rusak.

Jika anggaran perbaikan jalan memakan porsi hanya sekitar 2,8 persen dari Rp435 miliar anggaran PUPR, maka porsi cukup besar dari anggaran itu dialokasikan untuk penyiapan kompleks Perkantoran Tenayan Raya, yakni seperempatnya atau sekitar Rp140 miliar dalam dua paket kegiatan multiyear yang sudah berjalan sejak tahun lalu.(ali)