PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Riau telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun anggaran 2022 pekan lalu.
Namun begitu, Anggota Fraksi PAN DPRD Riau Ade Hartati masih memiliki sejumlah catatan terkait program yang masuk ke dalam rencana APBD Perubahan tersebut. Di antaranya adalah persoalan pendidikan dan kesehatan yang menjadi poin paling disorot anggota DPRD Riau Dapil Kota Pekanbaru ini.
Hal ini disampaikan Ade Hartati kepada Riau Pos, Senin (26/9/2022).
"Yang menjadi catatan dan sudah saya sampaikan di paripurna bahwa peningkatan anggaran APBD-P yang seharusnya diperuntukan bagi sektor produktif, masih belum tergambar seperti yang disampaikan dalam nota pengantar keuangan," ujarnya.
Diterangkan dia, dalam rapat yang digelar Komisi V, anggaran BOS daerah yang bersumber dari APBD sama sekali tidak bertambah. Idealnya, menurut Ade dengan laju inflasi saat ini, Bosda bisa juga diperuntukan bagi anak-anak tidak mampu yang bersekolah di swasta."Harusnya bisa diperuntukan membantu anak-anak tidak mampu di swasta,"ungkapnya.
Selain itu juga menyoroti anggaran kesehatan yang tidak mengalami kenaikan kecualo BLUD. Artinya, APBD P tidak juga mengalokasikan penambahan anggaran disektor kesehatan."Begitu juga dengan Dispora, yang justru terseok-seok dalam pembangunan kepemudaan," sambungnya.
Selanjutnya, Ade juga menyoroti anggaran di Dinas Tenaga Kerja. Sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap usia dan angkatan kerja, Disnakertrans juga tidak mengalami penambahan anggaran secara signifikan. Padahal, Disnakertrans sangat butuh penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang bertujuan memberikan keahlian dan membuka lapangan pekerjaan.
"Terakhir di Dinas Sosial juga tidak memprioritaskan anggaran bagi jaring pengaman sosial yang bertujuan sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dari laju inflasi," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, DPRD Riau bersama Pemprov Riau telah melakukan penandatanganan nota KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2022, Kamis (22/9). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Sekdaprov Riau SF Hariyanto, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto menyampaikan pelaksanaan paripurna ini bertujuan untuk mengesahkan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Riau.
"Kami mengucapkan terimakasih kepada Banggar dan Komisi sehingga nota KUA-PPAS bisa dilaksanakan. Untuk itu kami berharap pembahasan anggaran ditahun 2022 dapat dilakukan dan berjalan dengan lancar," ucapnya.(nda)
