PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Guna menghindari dampak dari kilang minyak di Kota Dumai PT Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai menyiapkan penambahan buffer zone. Untuk menyampaikan progres tersebut, pihak Pertamina RU II Dumai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Senin (23/10).
Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar mengatakan, pembuatan buffer zone ini sejalan dengan kebijakan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, di mana kilang minyak harus berjarak radius 50 meter dari permukiman warga.
“Karena itu pihak Pertamina RU II Dumai sudah melakukan ekspose di depan kami tentang persiapan yang berkenaan dengan buffer zone dan itu sudah dikomunikasikan juga dengan masyarakat setempat,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa jumlah masyarakat yang terdampak cukup banyak, namun belum dilakukan proses inventarisir. “Tapi kalau bidang tanahnya sekitar 200 bidang tanah,” tuturnya.
Gubri menambahkan, persiapan pembuatan buffer zone tersebut sudah berlangsung dan pihak Pertamina sudah menyiapkan tahapan-tahapan pekerjaan yang akan dilakukan untuk pembuatan buffer zone di Kota Dumai.
“Ini sudah disosialisasikan ke masyarakat, tinggal nanti lokasinya di mana nanti wali kota yang menentukan,” ujarnya.
Ia berharap proses pembuatan buffering zone ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. “Mudah-mudahan tidak ada masalah ke depannya,” tuturnya.
General Manager (GM) Pertamina RU Dumai Didik Subagyo menjelaskan, sebelum berjumpa Gubernur Syamsuar pihaknya telah rapat bersama dengan Pemerintah Kota Dumai, PT KPI, Surveyor Indonesia, Kejari, TNI-Polri untuk pembahasan progres buffer zone.
Saat Rakor, katanya, RU II Dumai telah memberikan pemaparan terkait progres ganti rugi tanah serta kepemilikan bangunan masyarakat Kelurahan Tanjung Palas dan Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur yang terdampak buffer zone Pertamina RU II.
“Sebelum kita bertemu pak gubernur juga telah dilakukan rapat bersama Pemerintah Kota Dumai serta Forkopimda Dumai agar semua yang kita rencanakan bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Ia juga memberikan pemaparan atas progres yang telah dilakukan dan akan dilaksanakan ke depan di antaranya sudah sosialisasi di kelurahan, sosialisasi awal rencana buffer zone, sosialisasi non-perseorangan (instansi/pemerintahan), sosialisasi pematokan dan pengukuran tanah bersama BPN.
“Selain itu kita juga telah melakukan pematokan bidang tanah dan progres ini telah mencapai kurang lebih 97 persen di Kelurahan Jaya Mukti dan Tanjung Palas,” ujarnya.
“Status saat ini kita melakukan pengukuran bidang tanah bersama BPN,” pungkasnya.(sol)
