PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau beberapa waktu lalu, terkait pembangunan flyover di Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru persimpangan Mal SKA yang mulai dibangun tahun 2018 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung melakukan pemeriksaan pada bangunan flyover, Ahad (22/10).
Dari pantauan Riau Pos, tampak beberapa orang melakukan pemeriksaan di bagian atas dan bawah flyover. Pemeriksaan dilakukan dengan mengukur beberapa bagian, kemudian juga melakukan pengeboran. Saat melakukan pemeriksaan tersebut, juga tampak dikawal oleh pihak kepolisian.
Awak media ketika berusaha menggali informasi lebih lanjut kepada para petugas di lapangan, namun tidak mendapatkan respon. Justru pihak kepolisian meminta agar media tidak meliput kegiatan tersebut.
“Maaf, tidak boleh diliput. Kami dapat perintah bahwa kegiatan ini tidak boleh diliput,” kata seorang petugas kepolisian di lokasi.
Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau Zulfahmi ketika dikonfirmasi perihal adanya tim KPK tersebut membenarkannya.
Ia mengatakan, pemeriksaan tersebut menindaklanjuti pemeriksaan sebelumnya. “Iya, tim KPK turun ke flyover SKA menindaklanjuti pemeriksaan sebelumnya,” katanya.
Untuk diketahui, sebelumnya KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Dari informasi yang diterima Riau Pos, ada puluhan orang yang diperiksa KPK. Termasuk di antaranya mantan pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Riau dan juga pihak kontraktor.
Pemeriksaan dilakukan pihak KPK di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Bahkan pemeriksaan sudah mulai dilakukan sejak Senin (22/5/2023) lalu.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK tersebut, juga dibenarkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Fauqi Achmad Kharir. Namun pihaknya tidak tahu detil terkait perkara yang diperiksa, dan juga siapa saja yang diperiksa.
“Kurang tahu, kami hanya menyediakan tempat saja. Tidak diberi info kasus dan siapa saja yang dipanggil,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas PUPR Riau Dadang Eko Purwanto yang juga ikut dipanggil pihak KPK mengatakan, ia dilakukan klarifikasi terkait Tupoksi saat itu sebagai Kepala Dinas PUPR Riau.
“Saya sudah, ditanya seputar tupoksi saya saja. Seperti saat tahap penganggaran pembangunan flyover tersebut,” sebutnya.
Selain itu, ia juga ditanya terkait adanya perubahan anggaran flyover. Di mana menurutnya saat itu anggaran dilakukan perubahan karena lahan yang akan dilakukan pembangunan sudah tidak sesuai akibat adanya pembangunan mal.
“Karena kan sudah tidak seperti perencanaan semula, akibat ada pembangunan mal. Jadi anggarannya dilakukan penyesuaian,” ujarnya.(gem)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
