PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Angka kemiskinan ekstrem nasional pada tahun 2022 sebesar 2,4 persen, sedangkan di Provinsi Riau tercatat sebesar 1,40 persen atau 100,33 jiwa. Miskin ekstrem adalah mereka yang hidup dengan pendapatan di bawah Rp10.739 per hari atau Rp1.288.680 per keluarga per bulannya.
Dari data yang dirangkum Riau Pos, jumlah penduduk dengan kategori miskin ekstrem yang terbanyak yakni di Kabupaten Kampar sebanyak 15.450 jiwa, Rokan Hilir 15.160 jiwa, Rokan Hulu 14.080 jiwa, Indragiri Hulu 11.150 jiwa, Kepulauan Meranti 10.500 jiwa, Pelalawan 9.650 jiwa, Siak 6.420 jiwa, Indragiri Hilir 5.020 jiwa, Kuantan Singingi 4.880 jiwa, Pekanbaru 4.010 jiwa, Bengkalis 3.400 jiwa dan Dumai 620 jiwa.
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Riau, pihaknya sudah menindaklanjuti dengan mengumpulkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Dikatakan Gubri, untuk menekan kemiskinan ekstrem diperlukan konsolidasi dan kolaborasi lintas kewenangan, lintas sektoral, sinergitas. Kemudian juga ada tiga strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pertama adalah dengan melakukan pengurangan beban masyarakat dengan membantu melalui program bantuan sosial.
''Pengurangan beban masyarakat ini seperti bantuan sosial dan jaminan sosial. Ini saya lihat di Riau ada yang dapat bantuan, ada yang tidak. Yang tidak dapat bantuan dari pemerintah pusat, ya kita beri bantuan dari pemerintah daerah sehingga nanti masyarakat merasakan keadilan,'' katanya.
Dilanjutkan Gubri Syamsuar, strategi kedua yaitu, peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah melaksanakan program pemberdayaan sosial untuk masyarakat yang nantinya bisa dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Seperti contohnya program pemberdayaan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM).
''Terutama untuk penduduk yang tamatan SD dan SMP ini bisa diberikan pelatihan-pelatihan agar nanti dia bisa bekerja. Sehingga nanti dia ini bisa membuka usaha sendiri dan mandiri untuk mendapatkan penghasilannya,'' ungkapnya.
Ketiga, pengurangan kantong kemiskinan seperti adanya program rumah layak huni dan program sanitasi. Atau bisa juga melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. «Ini sempat disinggung langsung oleh Menteri PUPR Basuki, kalau rumah layak huni dan sanitasi yang perlu kita bantu. Karena itu perlu kita data terlebih dahulu,'' ujarnya.(sol)
