(RIAUPOS.CO) -- Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali akan membentuk badan perbatasan. Dimana badan perbatasan tersebut belakangan ini sudah ditiadakan karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) untuk menghilangkan badan tersebut, namun saat ini ada surat edaran yang memerintahkan diadakannya kembali badan perbatasan tersebut.
Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau Ahmad Syah Harrofie mengatakan, surat edaran tersebut yakni memerintahkan bagi daerah yang memiliki kepentingan dan kawasan yang berhadapan dengan negara tetangga, disarankan untuk membentuk badan tersebut. Di mana Provinsi Riau memiliki banyak lokasi prioritas (lokpri), sehingga badan perbatasan layak dibentuk.
‘’Lokpri di Provinsi Riau yang langsung berbatasan dengan luar negeri yakni Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Pelalawan, Bengkalis, Kepulauan Meranti dan kota Dumai. Daerah lain saja, hanya punya dua lokpri saja langsung membentuk badan,” katanya.
Dengan adanya Badan Perbatasan, lanjut Ahmad Syah, upaya untuk memperjuangkan kepentingan daerah lebih maksimal. Karena menurutnya, persoalan batas negara saat ini bukan hanya mengenai batas saja melainkan juga pengaman kawasan perbatasan, abrasi dan juga lingkungan hidup.
‘’Kalau dibentuk badan, komunikasi akan lebih mudah dibandingkan hanya bagian saja. Karena sekarang yang ada hanya bagian saja, itupun mengurusi tata batas dalam negeri dan luar negeri. Kalau nanti dibentuk badan, maka dia akan fokus mengurusi batas luar negeri saja,” sebutnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, untuk pembentukan Badan Perbatasan tersebut pihaknya sudah mendapatkan surat dari Kementerian Dalam Negeri. Namun pembentukan badan harus tetap melalui peraturan daerah (Perda).
‘’Memang sebelumnya sudah ada, tapi akan perintah untuk ditiadakan. Saat ini mungkin berdasarkan analisis pemerintah pusat, badan tersebut perlu diadakan lagi untuk itu kami usulkan lagi. Intinya kami mengikuti perintah saja,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamusar menyebut bahwa saat ini batas wilayah Indonesia dengan Malaysia sudah bergeser, terutama yang berbatasan langsung dengan pulau-pulau terluar di Riau. Dengan begitu, Gubri saat ini tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
’’Kami saat ini tengah kuat berjuang dalam rangka menyelesaikan permasalah pulau terluar. Di mana ada tiga pulau terluar di Riau yakni Pulau Rangsang, Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis yang saat ini tata batas wilayahnya sudah berkurang dari Malaysia,” kata Gubri Syamsuar.
Dijelaskan Syamuar, bergesernya tata batas tersebut karena pihak Malaysia melakukan reklamasi. Setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, saat ini pemerintah pusat melalui menteri terkait yang dikoordinir Menko Maritim juga tengah mencarikan solusi bersama terkait tata batas antara dua negara ini.
‘’Kami juga sudah melakukan rapat perdana dengan pemerintah Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Kemudian juga akan ada rapat lagi dengan pemerintah pusat untuk melakukan rencana aksi terkait adanya perosoalan lain pada pulau terluar ini yakni masalah abrasi,” sebutnya.(izl)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
