PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, melakukan koordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) untuk perbaikan jalan yang longsor di lintas Indragiri Hulu-Indragiri Hilir (Inhu-Inhil), Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Inhu.
Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau Arief Setyawan, melalui Kepala Bidang Bina Marga PUPR-PKPP Riau Ali Subagio mengatakan, sesuai pengkajian sebelumnya, perbaikan jalan tersebut harus diawali dari pembangunan turap penahan tebing sungai agar tidak kembali terjadi lonsor.
"Jika perbaikan tidak dilakukan dari tahap penahan tebing sungai maka jalan tersebut akan kembali terjadi lonsor seperti yang terjadi saat ini. Jadi kuncinya ada pada turap penahan tebing sungai. Jika tidak akan terjadi longsor lagi," katanya kemarin, Lebih lanjut dikatakannya, untuk pembangunan turap tersebut, pihaknya dalam tahap mengoordinasikan dengan pihak BWSS, sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk pembangunan yang dalam waktu cepat bisa segera mendapat solusi.
"Saat ini sedang dikoordinasikan ke instansi terkait. Diharapkan dalam waktu cepat dapat solusi dan jawaban," katanya.
Disinggung jika perbaikan jalan dilakukan pengembangan atau pelebaran kearah daratan, Ali mengatakan, bisa saja dilakukan. Kendati demikian belum bisa mengatasi terjadinya longsor. "Maka itu, kuncinya ada pada pembangunan penahan tebing terlebih dahulu," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution saat meninjau kondisi jalan lintas Inhu-Inhil mengatakan, kondisi jalan tersebut dibeberapa badan jalan terjadi kerusakan akibat longsor sehingga hal ini perlu untuk segera dikoordinasikan.
"Peninjauan saya lakukan sambil menuju ke Inhu, untuk melaksanakan Safari Ramadan, saya menyempatkan juga untuk meninjau jalan yang ada di Kecamatan Kuala Cenaku, Dusun Suka Mulia," kata Wagubri.
Menurutnya, ada lebih kurang 100 meter yang perlu segera ditangani, karena jalan lintas Inhu-Inhil ini yang menghubungkan beberapa kecamatan dan sebagai roda penggerak ekonomi masyarakat.
"Jalan lintas ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, pihaknya akan terus membangun komunikasi terutama kepada pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) sehingga hal ini bisa segera tertangani," ujarnya.
Wagubri menambahkan, berdasarkan laporan dari Camat Kuala Cenaku bahwa kerusakan jalan lintas ini juga disebabkan karena muatan truk-truk yang melebihi kapasitas.
"Karena kalau kita lihat retaknya sudah sangat membahayakan. Tadi laporan dari camat mengatakan bahwa truk ini makin sering lewat, terakhir ini terkait juga dengan tingginya harga sawit, dan kenaikan harga sawit itu mempengaruhi sehingga akhirnya orang membawa sawit melebihi kapasitasnya," lanjutnya.(sol)
