PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Jembatan Siak IV atau Jembatan Sultan Abdul Jalil Syah resmi dibuka dan difungsikan. Itu setelah Kementerian PUPR mengeluarkan sertifikat laik operasi. Meski begitu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyebut masih ada yang mengganjal dari pengoperasian jembatan tersebut. Di mana crane yang digunakan untuk membangun masih berada di atas jembatan. Risikonya cukup berbahaya bagi pengendara yang melintas dibawahnya.
Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Riau Abdul Wahid kepada Riau Pos, Selasa (19/3). Seharusnya, lanjut Wahid, Dinas PUPR mempunyai SDM teknis yang mengetahui soal keselamatan.
‘’Itu (crane, red) kalau roboh bagaimana? Siapa yang tanggung jawab bila menimpa pengendara? Karena kan kalau persoalan alam ini kita enggak tahu. Bisa saja ada angin ribut, kemudian crane di atas itu jatuh,” sebut Wahid.
Politisi PKB itu menyebut bahwa masalah itu merupakan kelalaian dari pihak Dinas PUPR. Bahkan jika nanti ada kecelakaan akibat crane tersebut, maka yang patut disalahkan adalah Dinas PUPR. Karena tidak langsung mencopot crane yang terpasang setelah jalan tersebut dibuka.
Ia juga melihat bahwa Dinas PUPR seperti tidak mengerti standar keamanan dan persoalan teknis. “Makanya ini saya ingatkan dari awal. Jangan sampai ada korban. Harusnya mereka kan tahu, ketika jalan dibuka itu crane sudah dicopot. Semua bersih tidak ada lagi instrumen atau peralatan pembangunan disana. Kok yang seperti mesti diingatkan terus,” tambahnya.
Untuk diketahui, terhitung Senin (18/3) siang, masyarakat sudah bisa melintasi Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah atau Marhum Bukit. Di mana, iring-iringan kendaraan dinas Gubernur Riau Syamuar bersama beberapa kendaraan dinas pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau lainnya, menjadi penanda jembatan yang menghubungkan pusat Kota Pekanbaru dengan Kecamatan Rumbai Pesisir ini sudah bisa dilalui.(nda)
