PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - KEPALA Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau DR Kamsol meminta para kepala sekolah (kepsek) SMA/SMK untuk jeli melihat tawaran-tawaran program yang menggunakan dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA). Pasalnya, dana tersebut diprioritaskan untuk pembayaran gaji guru honor.
"Saya minta para kepsek untuk tidak menerima tawaran-tawaran kerja sama program oleh pihak ketiga tanpa ada arahan dari Disdik Provinsi Riau," kata Kamsol.
Kamsol pun menegaskan telah meminta kepada Kabid SMA/SMK untuk menyampaikan kepada musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) bahwa tidak dibenarkan melakukan MoU program dengan pihak ketiga terkait penggunaan dana BOSDA.
"Dana BOSDA ini diperioritaskan untuk gaji guru honor, serta peningkatan mutu pendidikan," tegasnya
Lebih lanjut dikatakannya, jika memang anggaran BOSDAnya memadai dan bisa digunakan untuk kegiatan pendukung lain yang sesuai dengan juknis dan juklak penggunaan dana BOSDA, tetap harus mendapatkan persetujuan Disdik Riau.
Dari laporan yang diterimanya pekan lalu, ada beberapa kepsek SMA/SMK melakukan MoU dengan vendor untuk program digitalisasi pendidikan, diduga masing-masing kepsek diminta dana untuk program tersebut dari Rp35 juta sampai dengan Rp45 juta bersumber dari dana BOSDA.
Ada kepsek yang meneken MoU dan ada pula yang tidak. Yang meneken MoU mengaku terpaksa karena informasi yang mereka dapat program tersebut merupakan program Disdik Provinsi Riau dan jika tidak disetujui maka RKA program BOSDA tidak ditandatangani oleh Disdik Riau dan berujung kepada tidak cairnya dana BOSDA tersebut.
Terkait hal ini, Kamsol kembali menegaskan tidak ada kait mengkait antara pencairan dan BOSDA dengan apapun yang ditawarkan pihak ketiga. "Kami meminta prioritas dana BOSDA disegerakan untuk pembayaran honor guru dari pada kegiatan lainnya, apabila kami mendengar ada kepala sekolah yang memprioritaskan kegiatan selain itu, akan ada sanksi yang tegas," katanya.(hen)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
