PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar hearing dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pekanbaru, Senin (15/8) di ruang Komisi IV DPRD. Hearing membahas anggaran yang akan diplot untuk Dinas Perkim pada 2023.

Hearing dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Nurul Ikhsan dan didampingi anggota komisi lainnya Ali Suseno SH MH, Rois SAg dan Roni Pasla SE. Sementara dari Perkim, hadiri Plt Kadis Perkim Pekanbaru Edi Satriawan dan juga beberapa kepala bagian (kabag).

Dalam hearing ini disampaikan Plt Kadis Perkim Pekanbaru Edi Satriawan, bahwa anggaran Dinas Perkim tahun 2023 akan diusulkan Rp113 miliar. Jika melihat program kerja yang akan ditampungkan pada tahun 2023 nanti, tentu belum maksimal.

"Sebenarnya, dalam DPA agar anggaran dinas ini bisa tercukupi semuanya, itu nilainya Rp200 miliar. Tapi tak bisa, kita hanya bisa usulkan Rp113 miliar," paparnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa nilai anggaran Rp113 miliar tersebut sebenarnya terdiri dari anggaran pokir dan bankeu sekita Rp60 miliar.

Dijelaskannya juga, bahwa sebenarnya, program kerja di Perkim ada juga untuk penanganan banjir. "Dari 120 kasus banjir, sekitar 40 persen (sekitar 20 lokasi, red) ada di permukiman yang menjadi tanggung jawab kami. Sementara dana OP kami paling banyak Rp4 miliar hingga Rp6 miliar," sebutnya.

Untuk itu disampaikan Roni lagi, bahwa hearing pembahasan anggaran ini sangat penting untuk melihat kekuatan anggaran tahun 2023. "Harapan kita tentu, apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat didukung dengan anggaran pemko," tuturnya.

"Memang anggaran Rp113 miliar ini baru pra atau usulan. Tapi harus direalisasikan karena di OPD Perkim ini banyak kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. Makanya harus diperjuangkan," ujar anggota Komisi IV Ali Suseno.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Rois SAg berharap agar anggaran tersebut harus dipastikan semuanya bisa menyerap aspirasi masyarakat.

"Sehingga kami tak dikejar masyarakat, karena ada banyak aspirasi masyarakat yang harus direalisasikan. Apalagi masalah drainase dan penanggulangan banjir di kawasan pemukiman," harapnya.

Sedangkan anggota Komisi IV DPRD Roni Pasla SE meminta anggaran Rp113 miliar tersebut harusnya dapat lebih besar lagi. "Saat rapat banggar akan kami usulkan lagi nanti," tuturnya.(gus)