PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9). Salah satunya membahas terkait hasil kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga pendidik (guru) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Seperti diketahui dari 5.838 guru yang lulus tahun lalu, 3.302 diantaranya yang tidak ditempatkan sesuai formasi. Mereka sudah menerima SK. Namun pembahasan masih tetap dilakukan karena ada surat dari Pemprov Riau kepada pemerintah pusat agar dilakukan pertimbangan lebih lanjut perihal penempatan PPPK Guru ini.
Hal ini dibahas langsung Anggota Komisi II DPR RI H Arsyadjuliandi Rachman dalam rapat kerja dengan beberapa kementerian mitra, salah satunya dihadiri Kementerian PAN-RB RI. Berbagai pembahasan dalam rapat kerja ini turut dibahas, termasuk persiapan pelaksanaan pilkada, pembahasan daerah otonomi baru dan lainnya.
“Kan sebelumnya, dari 7 ribuan formasi diusulkan, PPPK tenaga pendidik yang lulus untuk Riau itu 5 ribuan. Nah, dari angka itu ada 3.302 tak sesuai penempatan,” kata Andi Rachman saat memberikan pandangan pada Raker di Senayan, Kamis (14/9).
Dijelaskannya, Pemprov Riau sebelumnya berharap jumlah yang tak sesuai penempatan tersebut agar bisa dikembalikan ke tempat awal. “Karena keputusan itu dari kementrian, makanya kita sampaikan persoalannya di daerah,” sambungnya.
Beberapa kendala muncul akibat tidak sesuainya penempatan atas PPPK yang lulus seleksi 2022 ini. Andi mengaku aspirasi diterimanya langsung dari pegawai yang lulus, berikut meminta solusi. Salah satunya harapan agar dikembalikan ke tempat semula saat awal betugas.
“Karena memang secara income dan manusiawi kasihan sama mereka ini. Misal ada yang dari Dumai pindah ke Kecamatan Rakit Kulim Inhu. Itu terjadi jarak yang sangat jauh untuk bertugas. Belum lagi harus dua dapur misalnya bagi yang sudah berkeluarga. Juga ada dari Rokan IV Koto bertugas di Bengkalis, atau dari Bengkalis bertugas di Inhil,” bebernya.
Karena beragam aspirasi yang diterima, makanya kata Andi ia langsung menyampaikan kepada Menpan-RB, berikut menindaklanjuti rekomendasi pemda yang sudah bersurat secara resmi. “Nanti akan ditinjau kembali, berikut pembahasan dengan kementerian terkait tentunya, antara Menpan-RB dan Kemendikbud tentunya,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubri Syamsuar yang ditemui di Pekanbaru mengakui adanya 3 ribuan lebih PPPK yang telah menerima Surat Keputusan (SK), namun penempatannya tidak sesuai dengan tempat tinggal guru tersebut.
Gubri Syamsuar juga sudah menyampaikan keluhan guru tersebut kepada anggota DPR RI asal Riau Arsyadjuliandi Rachman saat menyerahkan undangan menghadiri HUT Riau, Agustus lalu.
“Saya sampaikan kepada mereka (PPPK) pokoknya laksanakan tugas dulu, nanti ada perubahan mereka bisa dikembalikan lagi. Ini kita sudah membahas masalah ASN untuk PPPK ini Pak Andi agar dibahas dan mudah-mudahan diakomodirlah,” harap Syamsuar.
Terkait hasil kelulusan PPPK Provinsi Riau 2022 untuk tenaga pendidik ini, sejak dua bulan terakhir, Pemprov Riau secara bertahap sudah menyerahkan 5 ribuan SK. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan, SK tenaga PPPK guru yang diserahkan tersebut merupakan para guru yang mengikuti seleksi pada tahun 2022 lalu.
“Total sudah 5.810 SK PPPK yang diserahkan ke guru di 12 kabupaten/ kota di Riau. Ada 30an yang tidak melengkapi syarat dan mundur serta meninggal dari total lulus,” katanya.
Adapun rincian SK tenaga PPPK yang sudah diserahkan yakni di Kabupaten Bengkalis sebanyak 715 guru, Indragiri Hilir 389 guru, Indragiri Hulu 372 guru, Kuantan Singingi 410 guru, Kepulauan Meranti 120 orang. Kemudian Kabupaten Kampar 702 guru, Pelalawan 365 guru, Rokan Hilir 588, Rokan Hulu 660 guru, Siak 583 guru, Dumai 282 guru dan Kota Pekanbaru 614 guru.(egp)
