PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) segera dibuka, 17 September 2023. Total di Riau akan dibuka 23 ribu lebih lowongan untuk pemerintah provinsi dan 12 kabupaten/kota. Semuanya merupakan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/kota di Riau telah mengusulkan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia. Hasilnya, ada
usulan yang dipenuhi semua dan ada juga daerah yang dikurangi. Untuk itu, sebagian besar daerah juga akan mengajukan kembali untuk tahun depan, termasuk formasi untuk CPNS.
Plt Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru Fabillah Sandy menyebutkan, pada tahun 2023 Pemko Pekanbaru masih belum bisa mengusulkan untuk formasi CPNS. Salah satu penyebabnya karena belum disetujui pihak pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat belum memberikan formasi untuk CPNS tahun ini. Apa soal, ya pemerintah pusat yang mengetahuinya. Pemerintah pusat hanya memberikan formasi untuk PPPK,” ujar Fabillah Sandy, Rabu (13/9).
Pemko Pekanbaru melalui BKPSDM telah mengajukan penerimaan 711 untuk PPPK kepada Kemenpan-RB. Jumlah tersebut terdiri dari PPPK guru sebanyak 610, PPPK tenaga teknis 72, dan PPPK tenaga kesehatan 29 formasi.
Senada diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis Djamaludin. “Kami menunggu arahan dari pusat. Untuk tahun ini instansi daerah hanya diberikan formasi PPPK, sedangkan kuota CPNS tidak ada,’’ ujarnya.
Lebih lanjut Djamal mengatakan, untuk 2023 Kabupaten Bengkalis mendapatkan formasi yang cukup banyak, yakni 1.640 orang. Ini terdiri dari tenaga kesehatan 790 orang, guru 638 orang dan tenaga teknis 212 orang.
Djamal mengharapkan, menjelang pelaksanaan penerimaan formasi PPPK di Kabupaten Bengkalis, para calon pelamar hendaknya mempersiapkan diri. “Pastikan untuk mempersiapkan diri dengan baik dan melengkapi semua persyaratan yang diperlukan,” harapnya.
Hal yang sama diungkapkan Wali Kota Dumai H Paisal. Meski tidak mendapatkan kuota untuk penerimaan CPNS, namun Kota Dumai mendapatkan kuota yang cukup besar untuk penerimaan PPPK tahun ini, yakni 1.358 dengan rincian tenaga guru 774 dan tenaga kesehatan 611.
“Ribuan formasi PPPK tersebut akan difokuskan pada formasi guru dan kesehatan. Ini merupakan jawaban atas doa seluruh para guru honor dan tenaga kesehatan yang telah mengabdikan diri untuk negara bertahun-tahun,” ujar Wali Kota Dumai H Paisal.
“Saat ini Dumai sangat kekurangan ASN di formasi kesehatan dan pendidikan. Diharapkan PPPK ini sedikit menjadi jawaban atas keperluan dua tenaga teknis tersebut di Kota Dumai dan menjadi obat bagi mereka dalam meningkatkan ekonomi keluarga,” ujar Paisal.
Meski mendapatkan kuota besar pada penerimaan PPPK untuk tahun ini namun diakui Paisal jumlah itu belum cukup dan Pemko Dumai akan kembali mengajukan penerimaan ASN dan PPPK kepada pemerintah pusat untuk tahun depan.
Di Kampar, sebanyak 4.844 formasi yang disetujui pusat. Jumlah ini terdiri dari formasi guru 4.482, tenaga kesehatan 215, dan tenaga teknis 147 orang.
‘’Semoga ini akan memenuhi keperluan tenaga ASN di Kampar yang kekurangan selama ini,” jelas Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus, belum lama ini.
Firdaus menambahkan, akan diumumkan untuk penerimaan PPPK ini. ‘’Yang diutamakan untuk tenaga honorer yang sudah terdaftar di Dapodik Dinas Pendidikan. Di luar itu, baru untuk masyarakat umum,’’ ujarnya.
Di Indragiri Hulu (Inhu), Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Inhu H Subrantas SP mengatakan, tahun ini Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mendapatkan kuota penerimaan PPPK 2 ribu orang yang terdiri dari tenaga kesehatan 200 orang dan sisanya tenaga guru.
‘’Kuota ini berkurang dari jumlah yang diusulkan, yakni sebanyak 2.600 orang. Namun hanya diberikan pusat untuk tenaga guru dan tenaga teknis lainnya,” ungkapnya.
‘’Ke depan, kami akan kembali mengusulkan penerimaan tenaga teknis lainnya. Namun untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan tetap saja menjadi prioritas. Karena, dari kuota yang ada saat ini juga belum menjawab keperluan guru dan tenaga kesehatan.
Di Kuantan Singingi, kuota PPPK didapatkan sebanyak 1.026. Dari jumlah tersebut, tenaga guru sebanyak 817 dan tenaga kesehatan 209. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Administrasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing, Alpian.
Menurut Alpian, kalau jumlah yang masuk database maka kuota ini masih terbilang sedikit. “Iya. Kalau yang kita usulkan lebih dari angka itu. Cuma itulah kuota kita. Untuk tenaga guru 817 dan tenaga kesehatan 209. Nah, yang berkurang usulan tenaga kesehatan sekitar 700-an,” kata Alpian.
Alpian berharap kepada calon PPPK Kuansing untuk mempersiapkan diri dengan matang. Seluruh bahan dan keperluan harus dipersiapkan sejak dini.
“Untuk seleksi, kalau tidak salah akan dilaksanakan pada November. Nah, maka dari itu, persiapkan diri masing-masing. Nanti kalau ada informasi terbaru, kami akan kabari,” kata Alpian.
Sementara itu, Pemkab Rokan Hulu tahun ini mendapatkan kuota PPPK sebanyak 3.187 orang. ‘’Pemkab Rohul tahun ini hanya membuka seleksi PPPK sesuai dengan ketentuan dari Kemenpan-RB RI. Kuota di Pemkab Rohul 3.187 orang,’’ ungkap Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rohul Erfan Dedi Sanjaya SSTP MSi didampingi Kabid Perencanaan Kepegawaian Heni Widiastuti saat dikonfirmasi Riau Pos, Rabu (13/9),
Dari kuota tersebut, terbanyak untuk memenuhi tenaga guru yakni 2.241 orang, disusul tenaga kesehatan 701, dan sisanya tenaga teknis 245 orang. Jumlah ini menyesuaikan dengan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan RI untuk pembayaran gaji dari PPPK Rohul.
Ditegaskannya, penerimaan PPPK guru diprioritaskan kepada calon pelamar non-ASN yang terdaftar dalam Dapodik Kemendikbud RI. Sementara untuk PPPK Tenaga Kesehatan diprioritaskan kepada yang terdaftar dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Sisdmk) Kemenkes RI.
Sementara untuk PPPK Tenaga Teknis, pesertanya diutamakan dari tenaga honorer eks kategori (THK) II dan non-ASN di luar eks-THK II yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi Pemkab Rohul. Sekretaris BKPP Rohul itu mengatakan pihaknya kini sedang melakukan persiapan untuk pelaksanaan seleksi PPPK Formasi Tahun 2023. Dengan melakukan entry formasi jabatan beserta persyaratan di admin SSCASN.
Dengan tujuan, peserta yang mendaftar di SSCASN dapat melihat melalui akunnya masing-masing. ‘’Permenpan-RB RI telah terbit untuk tata cara dan aturan secara umum termasuk susunan panitia dalam pelaksabaan seleksi PPPK 2023. Sekarang kita menunggu turunan dari Permenpan yakni Kepmenpan-RB,’’ tuturnya.
Di Siak, Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (DKPSDM) Siak Zulfikri melalui Kabid Administrasi Kepegawaian Rahmat Kusriono mengatakan persetujuan Menpan-RB untuk PPPK Guru hanya 503 sesuai dengan usulan. Demikian juga PPPK Kesehatan sebanyak 747, juga sesuai dengan usulan awal.
Berbeda dengan kuota PPPK Teknis yang disetujui hanya 68 formasi dari usulan awal sebanyak 83 orang. Sehingga total tiga formasi tersebut 1.328.
“Jika dilihat keperluan, kuota belum terpenuhi sesuai dengan usulan untuk formasi PPPK teknis, terutama untuk jabatan yang berkaitan dengan teknologi informasi,” terang Rahmat.
Di Kepulauan Meranti, Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti Bakharudin, menjelaskan kuota yang bakal dibuka khusus Kepulauan Meranti sebanyak 225 formasi. Jumlah ini berkurang satu dari usulan.’’Yang berkurang itu untuk formasi tenaga kesehatan. Sementara tenaga pendidik stagnan sebanyak 100 formasi,’’ ujarnya, Rabu (13/9).
Lebih jauh dijelaskan Bakar, Pemkab Kepulauan Meranti akan terus mengusulkan kuota PPPK kepada pemerintah pusat. Untuk tahun 2024 mendatang, tambahnya, kuota yang diusulkan sebanyak 1.488 orang. “Untuk tenaga teknis sebanyak 325, kesehatan 486 dan guru sebanyak 677 orang. Semoga usulan kita itu disetujui oleh Kemenpan-RB,” harap Bakar.
Untuk Pemerintah Provinsi Riau, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan, kuota PPPK yang diberikan sebanyak 3.379 formasi. ‘’Kuota tersebut untuk pengisian tiga formasi, dengan rincian 3.057 PPPK tenaga guru, 173 tenaga kesehatan dan 149 tenaga teknis lainnya,” kata Ikhwan Ridwan.
Lebih lanjut dikatakannya, awalnya formasi tenaga teknis diusulkan 169 orang, kemudian formasi tenaga kesehatan diusulkan 174 orang. Sedangkan formasi guru, kuota yang didapatkan sama dengan usulan formasi. “Jika dibandingkan dengan usulan dari kita, ada beberapa penyesuaian, khususnya di tenaga kesehatan dan teknis,” sebutnya.
Sedangkan di Indragiri Hilir, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Indragiri Hilir (Inhil) Sri Suharni mengatakan formasi PPPK akan disampaikan setelah adanya pengumuman pemerintah pusat.
Petunjuk Teknis (Juknis) pengumuman CASN dan P3K 2023 oleh pemerintah pusat, lanjut Sri, diperkirakan pada 17 September 2023 mendatang. Setelah itu baru pihaknya dapat menyampaikan formasi. “Mohon bersabar. Karena setelah juknis itu kita baru tahu jumlah formasi yang disetujui,” tuturnya.
Sementara itu, Pemkab Rokan Hilir (Rohil) berencana membuka penerimaan PPPK pada tahun 2023 ini. Hal itu dibenarkan Kepala BKPSDM Rohil Acil Rustianto, Kamis (14/9). “Namun untuk kepastian lebih lanjutnya kami tentu menunggu dari Pak Bupati,” kata Acil.
Ia menerangkan terdapat 1.137 yang diperkirakan akan dibuka untuk tahun ini. Acil mengatakan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan bupati dan dijadwalkan akan dilaksanakan, Jumat (15/8) hari ini. “Ya, besok (hari ini, red) kami menyampaikan lagi kepada bupati. Intinya beliau juga menyambut baik terkait dengan hal ini,” kata Acil.
Di Pelalawan, Kepala BKPSDM Pelalawan Darlis memastikan Pelalawan siap melaksanakan perekrutan dan penerimaan PPPK. Namun pelaksanaan ini harus memiliki Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Pemerintah Pusat. “Jadi, saat ini kita masih menunggu Juklak dan Juknisnya. Sehingga kita bisa umumkan informasi,’’ ujarnya.
Darlis menjelaskan, Pemkab Pelalawan telah mengusulkan penerimaan PPPK Pelalawan tahun ini sebanyak 300 orang kepada Kemenpan-RB, dengan rincian 210 PPPK Guru dan 90 PPPK Tenaga Kesehatan. Sedangkan untuk formasi teknis belum ada tahun ini. Karena pemda sedang fokus untuk dua bidang tersebut yakni guru dan kesehatan untuk diangkat menjadi ASN.
“Alhamdulillah, jumlah yang kita usulkan kepada Kemenpan-RB sesuai dengan keperluan dan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah. Ujian PPPK tahun ini menggunakan sistem Computer Asisted Test atau CAT untuk peserta di bidang guru dan tenaga kesehatan,” ujarnya.
Secara nasional tersedia 572.496 lowongan yang terbagi untuk 72 instansi pemerintah pusat dan daerah. Instansi pusat sebanyak 78.862 dan pemerintah daerah 493.634 lowongan.
Alokasi formasi CASN pemerintah pusat sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Sementara pemerintah daerah dialokasikan khusus untuk PPPK. Terdiri atas 296.084 PPPK guru, 154.724 PPPK tenaga kesehatan, dan 42.826 PPPK teknis.(sol/ksm/MX12/kom/kas/yas/epp/mng/ilo/wir/ind/fad/amn/das)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
