PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama perusahaan yang ada di Riau, membentuk forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha atau Forum CSR, untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Riau. Pembentukan forum tersebut dilaksanakan pada silaturahmi bersama perusahaan yang ada di Provinsi Riau, berlangsung di Aula Dang Merdu Bank Riau Kepri, Selasa (14/6).
"Silaturahmi ini untuk menjalin sinergisitas antara Pemprov Riau dan dunia usaha dalam rangka mengoptimalkan program sosial dalam lingkungan perusahaan untuk kepentingan dan kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Riau," kata Gubenur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar.
Lebih lanjut dikatakannya, dalam hubungan silaturahmi itu, pihaknya mengharapkan tersosialisasikannya fungsi dan peran Forum CSR sebagai wadah bersama dalam mengoptimalkan program sosial dan lingkungan perusahaan.
Karena untuk membangun negara atau suatu daerah menurutnya tidak bisa hanya urusan pemerintah saja, diharapkan adanya kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah,
pemerintah pusat maupun kalangan dunia usaha dan kelompok masyarakat yang ada di daerah.
"Karena itulah adanya berbagai kebijakan regulasi yang dibentuk pemerintah agar terjalin hubungan harmonis di antara dunia usaha dan masyarakat," ujar Gubri.
Gubri menjelaskan, isu yang tidak kalah penting adalah hubungan antara perusahaan dengan masyarakat (UMKM) yang menyebabkan terjadinya gini ratio.
"Yang tidak kalah penting dan menjadi indikator dalam ekonomi Indonesia adalah gini ratio, adalah kesenjangan antara si kaya dan si miskin," jelasnya.
Pada 2021, angka gini ratio di Provinsi Riau sebesar 0,327. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada 2020 sebesar 0,321. Yang mana, saat itu seluruh Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19. Untuk mengatasinya, beberapa waktu lalu Gubri Syamsuar mengimbau perusahaan-perusahaan besar bermitra dengan UMKM.
"Supaya tidak ada kesenjangan luar biasa yang menimbulkan konflik sosial dan ketidak harmonisan antara perusahaan dengan masyarakat disekeliling perusahaan," harap Gubri.
Karena itu, pihaknya terus berupaya memberikan kemudahan-kemudahan untuk berusaha di Bumi Lancang Kuning. Karena pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan kemudahan dalam berusaha, termasuk juga memberikan kemudahan berinvestasi.
"Bahkan kalau ada keterlambatan-keterlambatan didaerah dalam pengurusan untuk berusaha ini, saya yang langsung mengintervensinya," katanya.
Satu di antara wujud dukungan yang diberikan pemerintah untuk berusaha di Riau yakni menjaga suasana tetap aman dan kondusif. Menurutnya, suasana aman sangat diperlukan bagi investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Riau. Hal itu terbukti dari tahun ke tahun angka investasi di Bumi Melayu ini terus mengalami peningkatan.
Pada 2018, investasi di Riau mendapat rengking 10 se-Indonesia. Lalu 2019 dan 2020, Riau berada pada posisi 6. Sementara itu, pada 2021 Riau berhasil menduduki peringkat 5 nasional dan peringkat pertama se-Pulau Sumatera dalam realisasi investasi.
"Tentu ini juga didukung dengan suasana aman dan kondusif, tidak banyak neko-neko. Kami juga telah bekerjasama dengan banyak pihak untuk tetap menjaga suasana aman di Riau," jelasnya.(sol)
