PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri SSos menegaskan, pihaknya akan mengawal penambahan anggaran untuk Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) bagi masyarakat Kota Pekanbaru di RAPBD Perubahan 2023 yang saat ini dalam pembahasan.
"Mengapa kami kawal? Karena kami tidak ingin program bagus ini terhenti karena anggaran nol jelang akhir tahun,” kata Aidil kepada wartawan, Rabu (13/9).
Berdasarkan informasi di lapangan, progres program ini pascadiluncurkan atau diresmikan oleh Pj Wako Muflihun, animo masyarakat untuk mendaftar dan ingin mendapatkan layanan JKPB ini cukup tinggi.
Dia minta Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru selaku leading sektor untuk program UHC ini, harus komitmen dan konsern untuk mengajukan lagi tambahan anggarannya agar program ini tetap berjalan sampai akhir tahun.
"Kami tidak ingin program UHC ini terhenti. Apalagi makin hari semakin banyak masyarakat yang ingin daftar UHC. Maka anggarannya harus ditambah, dan harus diusulkan untuk kita kawal sampai benar-benar terealisasi,” tegas Aidil.
Untuk itu, pihaknya tidak ingin mendengar apapun alasan, untuk program UHC ini. Dan selanjutnya pemko harus menyiapkan SDM yang dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat.
"Jangan sampai ada keluhan, atau penolakan untuk masyarakat yang mendaftar, karena pemerintah sudah hadir dalam layanan kesehatan masyarakat,” tuturnya.
Ditegaskannya lagi, dengan adanya tambahan anggaran di RAPBD Perubahan 2023 sekitar Rp191 miliar, yang disepakati dalam MoU KUA PPAS R-APBD Perubahan 2023 kemarin, paling tidak ada beberapa miliar yang diposkan untuk UHC ini.
Program UHC ini harus mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkannya, kalau saat ini ada sekitar 3.000 orang yang terdaftar, tentunya jumlah ini dipastikan akan terus bertambah. Karena persoalan kesehatan ini merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah.
"Kalau di anggaran murni disiapkan Rp41 miliar, maka itu sudah sangat bagus. Makanya bisa mengcover ribuan orang. Yang kita khawatir anggarannya habis jelang akhir tahun 2023, lalu berhenti. Itu yang kita wanti-wanti jangan sampai terjadi, harus jadi atensi bersama,” terangnya.
Lebih lanjut disampaikannya, program UHC ini berjalan tidak terlepas dari komitmen Pemko Pekanbaru, serta dukungan dari semua rumah sakit yang di Kota Pekanbaru. Termasuk juga seluruh puskesmas di Kota Pekanbaru. Berikan pemahaman yang baik kepada masyarakat yang ingin mendaftar, dan jangan sampai ada penolakan.
Diungkapkannya, DPRD Pekanbaru saat ini sedang pembahasan RAPBD Perubahan 2023. Tentunya, jelang pengesahan APBD Perubahan tersebut, pihaknya akan memanggil Diskes Pekanbaru untuk dilakukan rapat kerja (hearing). Dan melihat detil usulan penganggarannya.
"Mudah-mudahan saja apa yang kita harapkan masuk dianggaran perubahan ini. Diskes juga kami minta konsisten untuk UHC ini, tidak lips service,” harap politisi senior Partai Demokrat ini.
Khusus untuk di puskesmas, diminta harus bisa melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. ”Tujuannya agar masyarakat paham dan tahu alur untuk mendapatkan layanannya, soal anggaran kan sudah ditanggung pemerintah,” pungkasnya.(gus)
