PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsostek) di Riau terus digesa. Kali ini, rapat koordinasi daerah (Rakorda) Riau dihelat guna menghasilkan data terpadu. Giat yang berlangsung  di Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa (13/9).

Dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Misfarudin, Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau, Emri Juli Harnis dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Tengku Zul Effendi yang juga menjadi pemateri dalam kegiatan itu.

Kepala BPS Riau, Misfaruddin mengatakan, Regsostek sendiri dilakukan dalam rangka pendataan awal, registrasi sosial ekonomi. "Kenapa ini ada? Karena sesuai dengan perintah langsung Pak Presiden. Melalui  pidato kenegaraan, beliau mengatakan, harus ada pendataan awal sebagai registrasi sosial ekonomi," ujarnya saat ditemui di sela kegiatan.

Regsostek ini dikatakannya dilakukan secara sensus. Bahkan, menurutnya lebih dari sensus. "Kalau saya menilai ini lebih dari sensus. Karena kalau sensus nggak ada di foto. Kalau ini ada," ungkapnya bersemangat.

Di samping itu, dalam pendataan awalnya, terdapat tambahan geotagging yang mencarikan titik koordinat rumah-rumah masyarakat.

Di Riau sendiri ada 10.400 petugas yang terlibat dalam melakukan pendataan. Saat ini, proses rekrutmen dikatakan Misfarudin tengah berjalan di masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. "Petugas yang 10.400 itu direkrut dari masyarakat secara terbuka. Kalau biasanya sensus itu BPS yang lakukan dengan merekrut petugas, kalau sekarang tidak. Sekarang apakah itu di kabupaten/kota ataupun di provinsi, melibatkan semua. Pemda, stakeholder, semuanya," terangnya lagi.

Gubernur Riau Syamsuar juga dikatakannya sudah mengeluarkan instruksi kepada bupati, walikota, camat, lurah dan kepala desa untuk bersama-sama melakukan dan mensosialisasikan pendataan awal regsostek ini. Diharapkan, dengan pendataan awal Regsostek ini, semua penduduk Indonesia bisa terdata perekonomiannya, kondisi sosialnya, pendidikannya, rumahnya dan lainnya.

Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau, Emri Juli Harnis mengatakan, kini segala kebijakan dan program pemerintah memang harus berdasarkan satu data. Hal itu sesuai tema Rakorda, yakni “Kolaborasi Merah Putih: Mewujudkan Data untuk Kesejahteraan Indonesia". "Ini erat kaitannya dengan kemiskinan. Karena itu, perlu kolaborasi," ujarnya.(azr)