PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kepala Perwakilan BKKBN Riau Dra Mardalena Wati Yulia MSi mengatakan, angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu negara. Di Indonesia, rasio AKI masih tergolong tinggi berdasarkan data survei penduduk antarsensus 2015 jumlah AKI mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan di negara maju bisa ditekan hingga di bawah 10 per 100.000 kelahiran hidup.
“Salah satu penyebab AKI tinggi yaitu masih banyaknya jumlah kehamilan risiko tinggi, termasuk kehamilan tidak diinginkan (KTF) dan kehamilan 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak). Masalah ini dapat diatasi melalui program keluarga berencana (KB) dengan layanan bermutu yang aman, berkelanjutan, kesertaan sukarela,” katanya saat membuka Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau Angkatan I, kemarin.
Ditambahkannya, KB merupakan salah satu pilar dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu. Program KB telah dikembangkan untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga melalui dua tujuan yaitu menurunkan kelahiran menuju keseimbangan antara penduduk, pembangunanmasing-masing dan lingkungan.
Selanjutnya menurunkan kehamilan risiko tinggi kesakitan dengan cara mencegah kehamilan tidak diinginkan dan menghindari kehamilan ‘empat terlalu’ serta kehamilan dengan masalah kesehatan.
“Untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang bermutu dan aman tentunya kualitas sumber daya manusia yang kompeten merupakan elemen utama untuk mendapatkan kualitas layanan terbaik. Dalam program KB, tenaga kesehatan berperan sebagai SDM yang mengelola program dan memberikan pelayanan KB,” ujarnya.
Pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi bidan ini menghasilkan tenaga profesional dan menjadikan program pelayanan KB dapat menjangkau masyarakat yang memerlukan pelayanan kontrasepsi secara luas di berbagai wilayah termasuk yang ada di lokus stunting.
“Semoga dengan pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan SDM bidang pelayanan KB terutama bidan dalam memberikan pelayanan maksimal bagi akseptor seperti melakukan pelayanan kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,” katanya.
Kemudian tambahnya, bisa memberikan konseling keluarga berencana, pelayanan kontrasepsi pada kondisi khusus, melakukan pelayanan kontrasepsi, melakukan rujukan pelayanan KB, dan melakukan pencegahan pengendalian infeksi, serta pencatatan dan pelaporan pelayanan KB. Tentunya membantu mendekatkan akses pelayanan kepada akseptor dengan tersedianya bidan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat diwilayah masing-masing.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Riau yang diwakili Kepala UPT Bapelkes Dinas Kesehatan Riau drg Cahaya Purnama Sari MKes mengatakan, peserta dalam pelatihan ini berjumlah lima belas orang dalam satu kali angkatan pelatihan, yaitu dua peserta dari Kota Pekanbaru, Siak (3), Rokan Hulu (3), Indragiri Hilir (4) dan Kepulauan Meranti (3).
Tujuan dari pelatihan ini untuk melatih peserta agar mampu memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan kewenangannya.
Kriteria peserta yaitu bidan yang bertugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di kabupaten/kota yang termasuk lokus stunting, bidan memiliki STR aktif dan melaksanakan praktik mandiri.(eca)
