PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Nasib bantuan sosial (bansos) bagi warga Pekanbaru yang terdampak Pemberlakuan Pembata san Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga kini tak jelas. Padahal PPKM di tingkat tertinggi ini terus diperpanjang.
Awalnya, di Pekanbaru bersama 42 kabupaten/kota di Indonesia dikenakan pengetatan PPKM mikro dari 6 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. Pengetatan dilakukan karena daerah-daerah tersebut tergolong dalam assessment 4 dalam kondisi Covid-19.
Kemudian dari 21 Juli hingga sepekan setelahnya diterapkan PPKM level 4. PPKM di tingkat tertinggi ini berlaku hingga 2 Agustus dan diperpanjang sepekan hingga 9 Agustus. Dan dari 9 Agustus lalu, PPKM diperpanjang dua pekan ke depan.
Sepanjang pelaksanaan PPKM, tak ada bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2021. Padahal, berbagai penyekatan dan pembatasan yang diterapkan berdampak langsung pada roda perekonomian masyarakat yang menurun drastis.
Praktis, saat ini yang beredar di tengah masyarakat hanya bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Itupun, data penerima merupakan data lama yang belum diperbaharui dengan kondisi terkini.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru Mahyudin, Kamis (12/8) mengatakan, bantuan belum dapat diberikan karena dana yang dimiliki pemerintah kota terbatas sehingga tidak ada lagi bantuan bagi masyarakat saat Perpanjangan PPKM.
Selain karena terbatasnya dana yang dimiliki oleh Pemko Pekanbaru, bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dinilai sudah mencukupi. ’’Bantuan dari pusat kami kira sudah cukup banyak. Yang diberikan bantuan oleh pemerintah itu di Pekanbaru ada sekitar 41 ribu kepala keluarga," kata dia.
Menurutnya, bantuan tersebut kalau dihitung sudah cukup banyak. Di Pekanbaru, total ada 310 ribu kepala keluarga. Dan bantuan tersebut datang karena APBD maupun APBN sama-sama uang negara.
"Kemudian ada bantuan paket sembako untuk pasien positif yang sedang di isolasi di fasilitas pemerintah," ungkapnya.
Bantuan diberikan bagi masyarakat miskin positif Covid-19 yang sedang isolasi di fasilitas pemerintah atau sedang diopname. Penerima bantuan tersebut tidak terdaftar sebagai PKH dan bantuan lainnya. Ada 2.000 paket sembako yang bakal disalurkan. Proses penyaluran akan diantar dari rumah ke rumah.
Ia menyebut, bantuan paket itu berasal dari pemerintah provinsi. Dinsos hanya menyalurkan ke warga miskin yang sedang positif Covid-19. Bantuan itu terbatas hanya 2.000 paket saja.
Sebelumnya, Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyebut ada anggaran sekitar Rp100 miliar untuk penanganan Covid-19 di Pekanbaru. Sayangnya, dari anggaran sebesar itu, tak ada bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19.
Disampaikan Wako, pengeluaran daerah bertambah selama menangani pandemi Covid-19. Apalagi kondisi keuangan pemerintah kota juga terbatas karena pendapatan daerah yang menurun. "Kalau keseluruhan anggaran untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 100 miliar lebih," kata dia.
Ia mengungkapkan, jumlah itu belum termasuk anggaran operasional selama PPKM level IV. Pemerintah kota pun melakukan pergeseran anggaran terhadap APBD tahun 2021 guna menyiasati itu.(yls)
Laporan M ALI NURMAN, Kota
