PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gubernur Riau Syamsuar memotong hampir 50 persen kegiatan yang diusulkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk 2020. Yang mana, usulan kegiatan OPD sebelumnya sebanyak 4.082 kegiatan, kemudian setelah dicermati hanya tinggal 2.357 kegiatan atau hampir 50 persen.

“Buat program kegiatan itu harus sesuai dengan apa yang sudah kami janjikan kepada masyarakat. Sehingga nanti tidak asal mengada-ada, kalau kegiatan tidak berkaitan dengan masyarakat jangan dibuat, apalagi cuma banyak SPPD di sana,” kata Syamsuar pada kegiatan Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Riau 2020 di Hotel Aryaduta, Selasa (12/3) pagi.

Dalam kesempatan itu, Syamsuar juga menyampaikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau pada 2020, yakni dengan mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya. Kemudian juga mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.

“Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing, dan juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi,” ujarnya.

Mantan Bupati Siak itu juga menjelaskan, bahwa saat ini angka kemiskinan di Provinsi Riau masih di atas 5 persen yaitu 7,41 persen atau 514.620 jiwa. Dengan jumlah persentase miskin tinggi terdapat pada subsektor perkebunan.

 “Untuk kabupaten/kota yang berada di atas tingkat kemiskinan provinsi yakni Kepulauan Meranti sebesar 28,99 persen. Rokan Hulu sebesar 10,91 persen, Pelalawan 10,25 persen, Kuantan Singingi 9,97 persen, Kampar 8,02 persen, Rokan Hilir 7,88 persen,” jelasnya.