(RIAUPOS.CO) - ADANYA dugaan pungutan liar (pungli) dilakukan oleh sekolah-sekolah di Pekanbaru, khususnya tingkat SMP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru mendapat perhatian DPRD Pekanbaru. Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fikri Wahyudi Hamdani SSos menyebutkan, dengan banyaknya laporan wali murid yang sampai kepadanya, dan pengakuan wali murid merasa keberatan dengan jumlah yang diminta dengan jumlah yang bervariasi, maka ia menegaskan, pihaknya membuka kran pengaduan sekolah.
“Gunanya, dengan kami bukanya posko pengaduan ini dapat menampung semua masalah dan keluhan anak sekolah baru, dan ending-nya untuk solusi kebaikan ke depannya supaya tidak ada pungli-pungli di sekolah,” kata Fikri Wahyudi kepada Riau Pos, Rabu (11/7).
Disebutkan Fikri, masalah keluhan sekolah ini menjadi dinamika wali murid setiap tahunnya.
Sepertinya, kata Fikri, masalah ini tidak ada habisnya, dan terjadi berulang-ulang setiap kali penerimaan murid baru.
“Jadi pengaduan ini kami terima dalam surat resmi diantar ke Sekretariat DPRD Pekanbaru, dan ini nanti akan kita proses,” papar anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru ini lagi.
Dari keluhan wali murid itu, dan dari jumlah yang diminta, mesti tidak menyebutkan angka, dinilainya cukup memberatkan di tengah kondisi yang sulit sekarang ini.
“Karena semua persoalannya yang sampai ke saya masalah pungutan di luar kewajiban dan tidak normal, dan membebani wali murid semua. Ini yang menjadi poin kita untuk di perjuangkan,” tambahnya.
Maka itu, kata Fikri lagi, dirinya minta supaya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menindak tegas jika ada kedapatan sekolah yang memanfaatkan momen ini.
“Dinas harus tegas, tindak oknum sekolah. Termasuk yang berlindung di balik komite sekolah,” tegasnya.
Ditambahkan anggota dewan lainnya Marlis, ada banyak modus yang dianggap membebani wali murid, mulai dari modus pengadaan seragam sekolah, uang donasi bantuan sekolah, serta perlengkapan sekolah lainnya. Maka diharapkan Tim Saber Pungli untuk bekerja dan menindaklanjuti sesuai prosedur.
“Adanya pungli karena adanya permainan oknum di sekolah. Tidak terkecuali oknum kepala sekolah. Makanya, setiap tahun kita ingatkan, jangan lagi dilakukan pungli. Kasihan orang tua siswa,” kata Marlis.
Maka dari itu, politisi PKB ini meminta Disdik untuk membentuk tim melakukan dan memantau aktivitas di sekolah saat penerimaan siswa baru. “Harus ada action nyata, sehingga pungli dalam bentuk apapun, bisa diantisipasi,” harapnya.(ade)
Laporan AGUSTIAR, Kota
