TMP Disubsidi Rp26 Miliar Setahun

Pekanbaru | Senin, 11 Februari 2019 - 16:32 WIB

KOTA (RIAUPOS.CO) - Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) Trans Metro Pekanbaru (TMP) saat ini sudah dalam pengelolaan PT Transportasi Madani (TPM). Untuk operasional, disiapkan subsidi Rp26 miliar selama setahun.

Sebelum dikelola anak perusahaan BUMD PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) ini, TMP dua tahun berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru. Serah terima dari Dishub ke PT TPM digelar awal Februari lalu.

Baca Juga :Tumpukan Sampah Bertambah

Pascadiserahkan pengelolaan pada TPM, subsidi masih diberikan Pemko Pekanbaru. Ini dibenarkan Direktur PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) Azmi ST saat dikonfirmasi. ’’Subsidi selama setahun kurang lebih Rp26 miliar. Itu sudah sesuai dengan kajian, termasuk untuk operasional dan gaji pegawai,’’ kata dia. Dipaparkannya, dari total 105 unit bus TMP, bus yang dikelola PT TPM sebanyak 96 unit.

‘’Sesuai instruksi wali Kota, pengelolaan bus TMP harus lebih profesional,’’ imbuhnya.

Transisi dari satu pengelola ke pengelola Liam bukan pertama kali terjadi di Pekanbaru. Pengalihan pernah dilakukan tahun 2017 lalu dari PT SPP ke Dishub. Saat itu, performa pelayanan sempat merosot tajam dengan beberapa koridor dilayani sangat lama.

Pengelolaan TMP per 1 Januari 2017 penuh dikelola Dishub dari sebelumnya dengan 50 armada bus dipegang oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Pekanbaru PT SPP. Dishubkominfo hanya memiliki 30 armada yang beroperasi, sementara meski pelimpahan dilakukan, 50 bus PT SPP tak ikut dilimpahkan karena kontrak habis.

Sebulan sejak awal hingga akhir Januari begitu kewenangan pengelolaan sepenuhnya berada ditangan Dishub kala itu, berbagai keluhan masyarakat muncul. Waktu tunggu antar armada yang beroperasi bisa mencapai antara 30 menit hingga dua jam. Belum lagi, masih banyak wilayah di Pekanbaru yang belum terjangkau angkutan umum.

Direktur PT TPM Azmi berjanji dan mengklaim hal itu tak akan terjadi saat transisi penyerahan pengelolaan saat ini. ’’Langsung jalan. Kantor bergabung dengan SPP. Untuk kantor operasional di AKAP. Anggaran sudah ada. Jadi transisi tidak mengurangi pelayanan. Langsung aktif, tidak ada koridor yang tidak beroperasi,’’katanya.(ali)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook