PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gubernur Riau (Gubri) Drs Syamsuar menyampaikan beberapa tantangan dan upaya pengendalian inflasi di Riau.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (9/1).
Gubri menyebutkan, pengendalian inflasi Riau yang lebih tinggi dari sasaran tidak terlepas dari beberapa tantangan yang dihadapi, meliputi faktor produksi dan ketersediaan pasokan, faktor cuaca, faktor distribusi, serta dampak dari penyesuaian harga BBM.
''Untuk tantangan produksi dan pasokan yaitu defisit neraca produksi dan pangan Riau mendorong tingginya ketergantungan terhadap daerah produsen, sehingga perkembangan harga dan pasokan sangat bergantung pada produksi daerah sentra dan kelancaran distribusi,'' ucapnya.
Gubri menyebutkan, untuk tantangan faktor cuaca yaitu curah hujan yang tinggi pada akhir tahun berdampak pada penurunan hasil panen daerah sentra dan gangguan distribusi.
Sedangkan faktor distribusi karena jalan lintas Sumbar-Riau yang sedang dalam perbaikan sejak Mei hingga Desember 2022, berdampak pada waktu pengiriman yang jauh lebih lama dibandingkan dengan kondisi normal.
''Tantangan selanjutnya adalah dampak lanjutan kenaikan harga BBM di mana penyesuaian harga BBM subsidi sejak September 2022 mendorong kenaikan biaya-biaya, seperti tarif angkutan komoditas pangan dan lain-lain,'' sebutnya.
Adapun upaya yang dilakukan dalam penanganan inflasi di Riau yaitu dengan melakukan pelaksanaan high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau dan rapat koordinasi mingguan secara rutin untuk merumuskan upaya pengendalian inflasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi antar stake holder.
''Upaya selanjutnya yaitu mengoptimalkan kerja sama antardaerah dengan daerah sentra produksi untuk komoditas, di antaranya aneka cabai, beras, daging sapi dan komoditas pangan strategis lainnya,'' ujarnya.
Ia menyebutkan, TPID Riau juga mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pembiayaan petani cabai di wilayah kerja BUMDes, pasar murah sepanjang tahun pada 42 titik lokasi kegiatan, subsidi transportasi untuk penyelenggaraan pasar murah.
Kemudian, sidak pasar dan gudang distribusi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan apabila diperlukan sewaktu-waktu, untuk menjaga kelancaran distribusi dan menghindari adanya penumpukan barang.
''Monitoring harga pasokan kepada distribusi di wilayah Riau, melaksanakan gerakan tanaman cabai di seluruh kabupaten/kota, meningkatkan produktivitas pangan lokal melalui Riau Bertani atau bergerak tanam padi dan Riau Bertuah Riau yaitu bertanam sayur dan buah,'' sebutnya.
Gubri juga menambahkan, upaya dalam pengendalian inflasi selanjutnya dalam melaksanakan gerakan konsumsi beras lokal kepada ASN dan masyarakat.
Melaksanakan kegiatan pasar tani di 12 kabupaten/kota serta pasar tani keliling di Kota Pekanbaru menggunakan kendaraan roda tiga, agar masyarakat lebih mudah mendapatkan produksi pangan dengan harga yang terjangkau.
''Selanjutnya, untuk tahun 2023 melalui anggaran APBD akan dilaksanakan pengembangan cabai 13 hektare dan 4 hektare bawang di Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir, Kuansing, Kota Pekanbaru, Indragiri Hulu dan Kota Dumai. Serta dari anggaran APBN pengembangan cabai 90 hektare dan bawang merah 40 hektare di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Indragiri Hulu, Meranti, Kampar dan Bengkalis,'' jelasnya.(sol)
