PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau melakukan rapat penyempurnaan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terhadap Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dan hal-hal lain yang dianggap perlu di ruang rapat medium DPRD Riau, akhir pekan lalu.

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho serta diikuti oleh Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, yaitu Husaimi Hamidi, Parisman Ihwan, Abdul Kasim, Sahidin, Syafrudin Iput, Dani M Nursalam, Ade Agus Hartanto, serta Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau lainnya yang mengikuti rapat ini secara virtual.

Ketua DPRD Riau Yulisman mengatakan, memang setelah disepakati APBD Perubahan 2022 dievaluasi terlebih dahulu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut disempurnakan dan diperbaiki sesuai koreksi Kemendagri oleh Banggar DPRD Riau dan TAPD Provinsi Riau.

Dari hasil pembahasan pekan lalu, dikatakan Yulisman, semua perbaikan yang diminta oleh Kemendagri telah dilaksanakan sehingga APBD Perubahan 2022 sudah bisa digunakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Setelah dilakukan penyempurnaan ini, APBD Perubahan sudah bisa digunakan oleh seluruh OPD. Kami harapkan seluruh kegiatan yang bersifat pelayanan seperti infrastuktur agar segera digesa. Dengan harapan seluruh program yang telah masuk dalam APBD 2022 ini bisa terlaksana dengan baik," ujar Yulisman.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Karmila Sari mengatakan, salah satu program yang paling disorot dalam APBD Perubahan adalah persoalan pendidikan, khususnya mengenai permasalahan yang terjadi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari hasil evaluasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi, dewan melalui Komisi V yang membidangi pendidikan sepakat untuk menambah ruang kelas baru (RKB) dan meubeler.

Dikatakan dia, memang untuk penganggaran penambahan RKB dan meubeler berasal dari APBD provinsi dan dana alokasi khusus (DAK). Di mana masing-masing sekolah mendapat tambahan 1 hingga 2 RKB. Namun yang paling banyak ialah penambahan meubeler. "Yang lebih didukung itu mebeuler, sementara lebih ke sana. Kalau itu ada di (APBD) Perubahan 2022 dan lebih banyak dianggarkan pada APBD murni 2023," sebut Karmila.

Dikatakan dia, sebelumnya memang sempat ada rencana penambahan SMA negeri, khususnya di Kota Pekanbaru. Namun pembangunan sekolah baru tersebut urung dilaksanakan. Hal ini karena lebih kepada pertimbangan persiapan. Seperti persiapan pembangunan dan keuangan, kesiapan tenaga kerja dan kesiapan lainnya. Termasuk juga persoalan waktu yang seharusnya bila memang ada penambahan sekolah, sudah harus rampung pada Oktober 2022 ini.

"Kalau sekarang Dapodiknya gimana? Jadi setelah berbagai pertimbangan akhirnya enggak jadi. Bukan karena enggak ada yang daftar. Mungkin Pak Gubernur berpikir dengan anggaran yang ada, membuka sekolah baru kan banyak prosesnya. Sementata di satu sisi, kita belum tahu jelas penambahan DAK pusat," paparnya.

Sementara, solusi yang diberikan adalah penambahan jumlah rombongan belajar per kelas. Seperti 36 orang menjadi 40 orang. Sehingga siswa yang tidak tertampung bisa dimasukkan di sekolah negeri yang masih memiliki jumlah siswa 36 orang per kelas. Jadi, yang paling diperlukan ialah penambahan meubeler.

"Dengan kondisi sekarang mungkin sampai 40 satu rombelnya karena kondisi saat ini. Tambah lagi setiap perubahan masuk ke dapodik. Yang paling penting penambahan RKB dan meubeler," ujarnya.(adv/nda)