PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini terus menggesa penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak inflasi. Di mana inflasi yang terjadi saat ini diakibatkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengatakan, untuk membantu masyarakat yang terdampak inflasi, Pemprov Riau menyediakan anggaran sebesar Rp15 miliar lebih. Namun hingga saat ini penyalurannya belum maksimal.
"Penyaluran bantuan sudah berjalan tapi belum maksimal. Hingga saat ini yang sudah disalurkan sebesar Rp1,6 miliar," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, dengan sisa waktu yang tinggal kurang dua bulan hingga akhir tahun, ia meminta kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan anggaran untuk segera menyalurkannya.
"Kalau sudah selesai pendapatan, segera lakukan review ke Inspektorat agar bisa segera disalurkan. Targetnya pekan ini juga sudah mulai disalurkan lagi," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov juga mengingatkan agar penyaluran bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. Kerena itu diperlukan pengecekan data secara detail, mulai dari nomer rekening penerima dan data pendukung lainnya.
"Jangan sampai terjadi kesalahan, karena kami targetkan bulan ini juga dana tersebut sudah tersalurkan semua dan tepat sasaran," ujarnya.
Sementara itu, khusus dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, disiapkan anggaran bantuan sosial melalui kegiatan padat karya sebesar Rp5,2 miliar.
"Anggaran padat karya lebih kurang sekitar Rp5,2 miliar," kata Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M Arief Setiawan.
Arief mengatakan, anggaran tersebut untuk pekerjaan padat karya di jalan-jalan provinsi yang ditangani Unit Pelaksana Teknis (UPT) PUPR-PKPP Riau di kabupaten/kota. Selain itu, kegiatan padat karya juga ada untuk pemukiman yang ditangani Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman.
"Jadi drainase-drainase pemukiman dan pasar-pasar yang tidak ditangani petugas kebersihan Pemerintah Kota Pekanbaru, kita akan masuk. Untuk padat karya permukiman ini kita hanya di Pekanbaru," ujarnya.
Kemudian, kegiatan padat karya digunakan untuk penanganan daerah irigasi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).
"Kegiatan padat karya ini pekerjanya dari warga sekitar. Dengan anggaran sebesar itu, maka akan banyak masyarakat terdampak inflasi dan kenaikan harga BBM subsidi yang akan terbantu," sebutnya.(sol)
