PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Mesti sudah sering ditegaskan Pemko Pekanbaru, untuk menyelesaikan persoalan banjir yang terjadi di ibukota Provinsi Riau ini, tidak bisa jika hanya dilakukan oleh Pemko saja, perlu dukungan semua pihak. Kepedulian masyarakat, dunia usaha, kerja sama antar pemerintahan, provinsi maupun pusat. Termasuk juga masalah yang paling krusial adalah anggaran untuk penanganan banjir.
Meski begitu, dengan kondisi seperti saat ini, dan dengan upaya yang sudah dibuat, baik dari Pemko sendiri, maupun koordinasi dengan provinsi Riau, serta pusat diyakini jika semua pihak bisa saling mendukung, mengatasi banjir bisa segera diselesaikan.
"Mengatasi banjir Pekanbaru ini tidak hanya kewenangan Pemko Pekanbaru, tapi juga harus di support oleh Pemerintah Provinsi Riau, begitu juga Pusat. Mereka tidak bisa lepas tanggung jawab, karena di Pekanbaru ini ada juga kewenangan Provinsi maupun Pusat," kata anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla, Ahad (7/11).
Ditegaskannya, perlu saling support untuk mengatasi masalah banjir ini. "Yang paling penting itu ialah kepedulian masyarakat dan dunia usaha," katanya.
Tidak hanya itu, politisi PAN ini juga menegaskan, untuk solusi banjir di Pekanbaru dijelaskannya, pada hearing beberapa waktu lalu sudah disampaikan kepada Kadis PUPR. Disebutkan, ada beberapa titik banjir yang tahun depan akan segera diselesaikan satu persatu.
"Dari sekian banyak titik banjir di Kota Pekanbaru ini yang sudah dipetakan melalui masterplan banjir Kota Pekanbaru tahun depan secara bertahap bisa diatasi," katanya.
Diungkapnya, bahwa untuk tahun ini anggarannya sangat terbatas. Apalagi ada refocusing anggaran dan rasionalisasi APBD Kota Pekanbaru. "Untuk itu kami juga di DPRD dan dinas terkait sudah sepakat untuk menggesa penanganan banjir ini," sebutnya.
Dari salah satu penyebab banjir yang terjadi saat ini di Pekanbaru, Roni sangat mengharapkan sekali peran serta masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga drainase.
"Seperti dengan tidak menutup drainase dengan tumpukan sampah, maupun penyempitan yang diakibatkan dari mendirikan bangunan. Di samping itu juga memberikan ruang agar ada biopori dan daerah resapan air yang cukup di permukiman," saran Roni.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR, Indra Pomi Nasution menegaskan soal master plan banjir secara garis besar sudah dilaksanakan, hanya untuk dukungan ke Provinsi maupun ke Pusat perlu dilakukan MoU. Dan untuk MoU ini dikatakannya masih dalam proses.(lim)
Laporan AGUSTIAR, Kota
