PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Imbauan pemerintah agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan (prokes) untuk mengurangi penularan Covid-19 terabaikan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Sabtu (7/11). Ribuan warga berkerumun tanpa menjaga jarak aman memadati areal Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru di kompleks tersebut.
Memang, ada yang memakai masker. Tapi, tetap juga ada yang mengabaikannya. Bahkan, mereka berdesak-desakan sehingga tidak menjaga jarak. Kondisi ini terjadi karena warga ingin memanfaatkan layanan akhir pekan di Disdukcapil, yakni perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) kategori usia 17 tahun (pembuatan KTP pertama kali) dan mengganti KTP yang rusak atau hilang. Namun instansi terkait sepertinya tidak siap secara teknis dengan layanan yang baru pertama kali dimulai ini untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) di tengah pendemi ini. Sehingga saat warga datang serentak, protokol kesehatan pun terabaikan.
Kondisi ini tentu sangat disayangkan. Apalagi di tengah kasus penularan di Kota Pekanbaru masih tertinggi di Provinsi Riau. Apalagi semua pihak terus mengampanyekan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarah dan menjauhi kerumunan).
Kerumunan mulai terjadi saat masyarakat diharuskan melakukan registrasi sejak pukul 08.30 hingga 11.00 WIB. Pantauan Riau Pos di lokasi, sejak pagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini sudah menyemut. Akibatnya, kerumunan menumpuk di halaman gedung MPP yang berada di depan Disdukcapil. Masyarakat yang datang berdesakan dan tak tertangani oleh petugas yang ada.
’’Katanya buka pukul 08.30 WIB. Saya datang pukul 09.00 WIB sudah ramai begini,’’ kata Adnan, salah seorang warga yang ikut menikmati layanan ini.
Dia ke sana datang mengurus KTP baru anaknya dan KTP-nya yang rusak. Dia menilai, Disdukcapil tidak mempersiapkan dengan matang untuk mengantisipasi potensi warga yang ramai datang. ’’Kayaknya gak siap ini,’’ keluhnya.
Atas kondisi ini, Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru Irma Novrita memberikan keterangan resmi. Diungkapkannya, dari penelusuran lapangan yang dilakukan banyak ditemukan masyarakat yang mengajukan permohonan layanan di luar dari layanan yang diberikan.
’’Kami hari ini (kemarin, red) layanan hanya terdiri dari perekaman KTP-el bagi pemula serta cetak KTP rusak dan hilang sebagaimana dengan pengumuman yang telah kami informasikan. Hari ini (kemarin, red) banyak ditemukan pengajuan layanan di luar itu seperti layanan pindah datang, perubahan KK, akta kelahiran, akta kematian dan lainnya. Ke depan akan kami evaluasi teknis pelaksanaannya,’’ ungkapnya.
Plt Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Burhan Gurning menyebut awalnya tidak ada permohonan bantuan untuk penanganan terhadap potensi keramaian masyarakat yang datang.
’’Info sama kami juga tidak ada mohon bantuan. Kebetulan anggota kami stand by piket, langsung turun. Kami minta warga jaga jarak. Kepada petugas, warga yang tidak menjalani prokes jangan dilayani. Kemudian Kapolresta dan Waka sangat proaktif dengan kondisi ini,’’ jelasnya.
Kapolsek Sukajadi AKP Hendrizal Gani dikonfirmasi terpisah menyebut pihaknya dimintai bantuan kemudian saat warga sudah membeludak datang ke Disdukcapil. ’’Dinas tidak ada koordinasi dengan kami. Setelah kewalahan barulah meminta bantuan kami. Sekitar satu jam suasana dapat dicairkan,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, kondisi ini terjadi karena adanya miskomunikasi. Pihaknya pun menyarankan agar membuat hal semacam ini di lapangan yang sudah diberi jarak. ”Kalau besok masih dilaksanakan, pendaftaran di lapangan. Jangan satu pintu seperti tadi (kemarin, red). Sehingga tidak berkerumun dan tetap jaga jarak atau diatur yang tetap menaati protokol kesehatan dan SOP,” harapnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Khairul Amri mengatakan penanganan Covid-19 tidak bisa sendiri-sendiri tapi perlu kolaborasi goverment. Hal kerumunan seperti yang terjadi di Disdukcapil ini kontradiktif dengan upaya pemerintah bersama masyarakat dalam menurunkan pertumbuhan Covid-19.
“Artinya tidak ada kolaborasi goverment di situ. Kolaborasi tidak jalan. Sebab, Pekanbaru sempat masuk tiga besar kasus tertinggi di Indonesia. Masa pemerintah yang menjadi role model malah mengadakan kegiatan yang mengundang massa,” ucapnya.
Menurutnya, boleh saja dibuat karena meningkatkan kualitas layanan. Namun, hal-hal seperti itu pastinya sudah tergambar di awal akan ada kelonjakan pengumpulan massa. “Misalnya tetap dilaksanakan seperti teknik administrasi bisa dilangsungkan secara online. Kemudian, saat pembagian tidak secara langsung, per hari itu berapa orang sesuai standar prokes,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, jika dilihat terjadi miskomunikasi. Bisa mencederai kolabarsi goverment dalam mencegah. “Saat ini yang paling penting pencegahan. Kita tidak ingin ada klaster baru. Penambahan terus, terus, dan terus. Ini mencedarai upaya pencegahan Covid-19,” ujarnya.
Ditanya ada apa dilaksanakan di akhir pekan? Amri jawab tidak ingin menduga-duga. Menurutnya sistemnya sudah bagus namun caranya yang salah. “Dalam hal ini pemko kan top manajernya kan wali kota. Mestinya di-stop dan dievaluasi terlebih dulu. Saya tidak bilang ini tidak bagus justru layanan itu bagus namun harus sesuai. Yang salah itu, mengumpulkan orang secara bersamaan di saat pandemi,” tegasnya.
Masih kata Amri, perlu adanya koordinasi dengan gugus tugas, dinas kesehatan, TNI, Polri, dan lainnya. Tapi yang pasti hal itu kurang elok dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 di Pekanbaru.(sof/ali)
Pesan Redaksi:
Mari bersama-sama melawan Covid-19. Riaupos.co mengajak seluruh pembaca ikut mengampanyekan gerakan 3M Lawan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Ingat pesan Ibu, selalu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak serta hindari kerumunan.
#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
