PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - "Setelah internal dibenahi, maka kami akan memikirkan kembali penanganan infrastruktur seperti jalan yang rusak, banjir, dan persoalan sampah." Demikian ungkapan Muflihun usai dilantik menjadi Penjabat Wali Kota Pekanbaru oleh Gubernur Riau Syamsuar, 23 Mei 2022 lalu. Hasilnya? Belum maksimal.
Muflihun dan jajaran sudah berbuat. Bahkan dari 68 titik banjir yang ditargetkan untuk ditangani selama 100 hari masa kerja sebagai Pj Wali Kota, sebanyak 66 titik sudah ditangani. Namun, Pekanbaru masih tetap menjadi "Kota Berkuah" ketika diguyur hujan deras.
Berdasarkan masterplan penanganan banjir Kota Pekanbaru tahun 2020, terdapat 121 titik banjir yang disebabkan 363 titik masalah. Pada periode Januari-April 2022 dilakukan penanganan 85 titik masalah. Rencana hingga Desember 2022, Muflihun dan jajaran menargetkan untuk menunaskan 87 titik.
Namun, disampaikan Pengamat Tata Kota Universitas Riau Dr Muhammad Ikhsan, Pemko Pekanbaru belum serius menangani permasalah banjir ini. Dr Ikhsan mengatakan, bila banjir Pekanbaru ini ingin dituntaskan dalam waktu lima tahun ke depan sesuai masterplan, maka diperlukan anggaran total Rp300 miliar.
Maka setidaknya, perlu anggaran per tahun minimal Rp50 miliar. Itu pun penyelesaian akan sangat lambat. "Pak Muflihun itu jabatannya cuma sampai 2024. Kalau mau cepat jangan bangun-bangun yang lain, fokus saja banjir ini tuntaskan. Keruk, bersihkan itu cepat. Modalnya alat berat penghancur beton, itu saja," kata Dr Ikhsan.
Ahli Planologi ini menilai, dari sisi penganggaran, penanganan banjir 2022 ini seperti tidak ada perubahan alias belum efektif. Dirinya menilai, anggaran Rp5 miliar ini terlalu kecil. Dirinya menekankan, kalau Pj Wako berani minimal anggarkan Rp30 miliar untuk pengerukan dan pemeliharan.
"Berani Rp50 miliar saja pada 2023 ini untuk pengerukan dan pembersihan aliran utama tuntas itu 20-40 persen. Dengan catatan serius ya. Masterplan itu sudah ada, tak usah survei-survei lagi, tinggal implementasikan saja. Sekarang ini serius apa tidak? Kalau mau serius ya harus berani. Kalau cuma Rp5-10 miliar, itu tidak serius namanya," tegas Dr Ikhsan.
Selain anggaran harus sesuai, perencanaan juga harus jelas dan transparan. Masyarakat menurutnya harus tahu, anggaran itu ke mana saja dan di mana saja titik pengerjaannya. Tentu saja harus mengikuti masterplan penanganan banjir yang sudah dibuat.
"Banjir ini ada pola dan penyebabnya. Setiap saluran air dalam kota ini tidak berdiri sendiri. Kalau mau selesaikan banjir, itu selesaikan jaringannya. Tak bisa sepotong-sepotong, dimulai dari hilir," ungkapnya.
Dr Ikhsan mencontohkan soal masalah penyempitan aliran air di Jondul. Itu adalah salah satu titik hilir yang menghambat aliran pembuangan air sehingga air di dalam kota lambat surut dan menyebabkan genangan di mana-mana.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla. Politikus asal PAN ini menegaskan persoalan penyelesaian banjir harus menjadi prioritas Pemko Pekanbaru. Setelah banjir baru fokus pada persoalan lainnya, seperti jalan rusak dan sampah.
Dia juga minta penanganan banjir ini harus bisa diminimalisir, dan anggaran yang diposkan harus angka ideal. "Fokus pada satu persoalan diselesaikan dahulu, baru lanjut ke masalah lainnya. Iya benar ada tiga program yang urgent dari Pj Wako, namun tetap saja harus bertahap penyelesaiannya," kata Roni kepada wartawan.
Meski belum final dan masih mungkin bertambah, 2023 nanti, Pemko Pekanbaru menganggarkan dana penanganan banjir sebesar Rp12 miliar. Anggaran ini tentu belum bisa maksimal, perlu ditambah lagi, dan perlu ada juga dukungan dari sumber lain.
"Anggaran 2023 yang kami bahas bersama PUPR, ada beberapa titik banjir yang akan diselesaikan yang diambil dari masterplan. Kalau tidak salah sekitar 10 sampai 12 titik banjir yang bersifat urgent, terutama yang menghubungkan ke anak sungai," ungkapnya.
Dan saat ini disampaikannya, Pemko Pekanbaru telah mulai mengangsur pengerjaan masterplan penanganan banjir. Tentunya ini memerlukan biaya yang besar.
"Anggaran masterplan berkisar Rp500 miliar diangsur selama 10 tahun ke depan, dimulai 2023. Penganggaran ini tentu harus didukung dengan PAD yang bagus. Kalau PAD bagus dan pemko bisa meminta dari dana provinsi dan pusat, tentu progresnya makin cepat," ujarnya.
Tahun ini Pemko Pekanbaru menganggarkan dana sebesar Rp10 miliar untuk masterplan banjir. Namun apakah itu memungkin atau tidak belum termonitor. Sedangkan dalam APBD Pekanbaru tahun 2023 nanti, akan dianggarkan dana sebesar Rp12 miliar untuk menggesa masterplan penanganan banjir.
Disampaikannya, masterplan penanganan banjir masih fokus kepada kegiatan pembangunan saluran air atau parit gajah menuju anak sungai pada sejumlah lokasi rawan banjir. Terdapat sebesar 346 titik banjir yang harus dituntaskan bekerja sama dengan Pemprov Riau dan Kementerian PUPR.
"Dari masterplan, ada lebih kurang 346 titik banjir, di mana titik-titik banjir ini ada wewenang Pemerintah Kota Pekanbaru. Titik-titik banjir ini sudah mulai diurai tahun 2022 hingga 2023 mendatang. Memang tidak signifikan karena anggaran kita terbatas," ucapnya.
Oleh karena itu, dia meminta pihak PUPR Pekanbaru lebih aktif meminta dukungan anggaran ke provinsi maupun pusat yang menjadi kewenangan masing-masing.
Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution menjelaskan, hingga akhir tahun nanti, di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pekanbaru tahun 2022, untuk penanggulangan banjir, PUPR tak mendapatkan penambahan anggaran. "Masih pakai anggaran (APBD, red) murni sekitar Rp13 miliar termasuk gaji pasukan kuning. Itu masih sisa Rp4 miliar sampai akhir tahun," kata dia.
Sementara untuk tahun 2023, ada kenaikan anggaran dalam penanganan banjir. Yakni Rp30 miliar dialokasikan. "Tahun depan naik, totalnya di Bina Marga dan SDA naik. Termasuk kita mau beli alat berat dua unit. Naik jadi Rp30 miliar," ujarnya. "Untuk pembelian alat berat saja sudah Rp10 miliar. Untuk pasukan kuning, ditambah OP itu sekitar Rp30 miliar," ujar Indra Pomi, Jumat (4/11).
Ia menuturkan, dalam mendukung upaya penuntasan masalah banjir, PUPR akan membeli dua unit alat berat jenis ekskavator mini pada tahun depan. Alat berat ini digunakan untuk pengerukan sungai kecil dan anak sungai dalam upaya normalisasi. Selain itu, alat berat tersebut nantinya juga diberdayakan untuk melakukan normalisasi drainase di sejumlah ruas jalan dan anak sungai.
Menurutnya, dengan peralatan yang cukup, kemampuan untuk melakukan penanganan banjir dinilai lebih maksimal. Karena hingga kini pihaknya masih melakukan upaya normalisasi dalam mengurangi dampak banjir yang terjadi di Kota Pekanbaru.
Indra Pomi menyebutkan, normalisasi dilakukan setiap hari guna melancarkan saluran air yang berada di drainase, sungai dan anak sungai. Ada 15 tim yang melakukan normalisasi setiap harinya. Ke-15 tim tersebut ada 10 tim untuk pembersihan drainase yang ada di kiri kanan jalan, dan 5 tim untuk normal anak-anak sungai. "Langkah ini efektif untuk mengurangi banjir, disamping itu juga kita melakukan normalisasi di hilirnya juga," ujarnya.
Ajukan Penanganan Banjir Jalan Nasional Banyaknya jalan nasional yang mengalami kerusakan serta tergenang air bahkan mengalami banjir saat hujan deras membuat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan pengajuan usulan penanganan jalan rusak dan titik banjir di jalan nasional yang ada di Kota Pekanbaru.
Indra Pomi Nasution mengatakan, saat ini Jalan Jenderal Sudirman masih merupakan jalan nasional yang kerap mengalami kerusakan serta banjir saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Pekanbaru.
Berdasarkan tinjauan yang dilakukan beberapa waktu lalu, terdapat empat titik banjir di ruas jalan tersebut yang mesti segera ditangani seperti di depan purna-MTQ, di depan RS Awal Bross, di sekitar Hotel Furaya, dan sekitar Kantor Telkom Pekanbaru.
Agar masyarakat dapat melintas dengan nyaman, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengajukan perbaikan terhadap ruas jalan nasional tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.
"Sudah kami usulkan untuk penanganan banjir dan lain-lain. Kami sudah bersurat dengan Kementerian PUPR untuk melakukan perbaikan. Dan itu sudah masuk dalam paket," ujarnya
Lanjut Indra Pomi, untuk titik jalan yang sudah diajukan ke Kementerian PUPR adalah perbaikan di sekitar Hotel Furaya. Di mana saat hujan deras badan jalan ini sulit dilintasi oleh pengendara yang disebabkan tingginya genangan air banjir akibat drainase yang tersumbat.
Makanya, pihaknya berencana untuk melakukan peninggian terhadap badan jalan Jenderal Sudirman ujung tersebut dan melakukan penggantian gorong-gorong yang saat ini masih bermasalah. "Itukan jalannya cekungan, jadi semua air akan fokus ke jalan itu. Makanya kalau banjir bisa hampir satu meter tingginya," ujar dia.
Selanjutnya, perbaikan terhadap badan jalan di depan Awal Bros. Di mana perbaikan yang dilakukan dengan pemasangan box culvert di bawah jalan agar dapat mengantisipasi terjadinya genangan dikawasan tersebut.
"Titik ini juga sama, kita akan lakukan pemasangan box culvert agar aliran air di bawah sana dapat mengalir ke parit besar sehingga genangan yang kerap terjadi dapat diminimalisir, " Tambahnya
Sementara itu, untuk lokasi yang ketiga di sekitar rumah makan Pak Abbas SM Amin dan Jalan Kaharuddin Nasution, di lokasi ini terdapat gorong-gorong di bawah yang meski dilakukan perawatan.
Namun perbaikan terhadap badan jalan nasional ini harus menunggu proyek galian IPAL selesai dikerjakan. "Jadi kalau IPAL selesai, maka tidak ada gangguan bagi mereka dalam melakukan perbaikan jalan itu. Sepeti peninggian badan jalan dan drainase," tegasnya.
Gesa Normalisasi Sungai dan Perbaiki Drainase Primer Musim hujan dengan instensitas tinggi disebut jadi biang masalahnya. Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kini menggesa normalisasi sungai dan melakukan perbaikan terhadap drainase primer yang ada di beberapa jalan-jalan protokol.
Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP, Kamis (3/11) mengungkapkan, dirinya sudah meninjau lokasi-lokasi uang rawan terjadi banjir di Pekanbaru. Termasuk salah satunya di Jalan Gunung Raya, Rejosari, Kecamatan Sail beberapa waktu lalu.
Dari peninjauan yang dilakukan, banjir terjadi dampak dari hujan dengan intensitas tinggi di musim hujan saat ini. "Dari yang kami monitor ke lapangan semua sungai itu melimpah. Artinya kita jangan langsung vonis karena drainase tersumbat dan Dinas PUPR tidak kerja, tapi ini memang (faktor, red) alam," ujarnya.
Menurut dia, banjir yang kerap terjadi di musim hujan saat ini karena Sungai Siak yang terdalam di Kota Pekanbaru juga melimpah airnya. Kondisi ini membuat sejumlah sungai di Pekanbaru juga penuh.
Namun demikian, dikatakan Muflihun, pemerintah kota tetap berupaya untuk melakukan upaya pencegahan. Melalui Dinas PUPR normalisasi sungai, dan drainase tetap dilakukan hingga saat ini.
"Tetap (normalisasi) sejak saya dilantik kemarin, saya programkan terus dilakukan normalisasi. Tiap hari dilakukan normalisasi sungai dan drainase," tegasnya.
Bahkan pihaknya menganggarkan pembelian alat berat mini. Alat berat ini digunakan untuk melakukan pengerukan drainase dalam upaya mendukung normalisasi.
"Alat ini untuk mengeruk drainase kecil. Alat kita tidak semua bisa masuk ke parit-parit kecil. Itu bukti keseriusan pemerintah untuk membersihkan parit-parit di Pekanbaru," tutur dia.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait potensi curah hujan tinggi yang akan masih terjadi di Kota Bertuah.
"Kemarin kita kordinasi dengan BMKG. Bahwa memang mulai dari Oktober sampai Desember curah hujan tinggi, di atas rata-rata. Puncak hujan masih di pertengahan November, masih akan naik," kata dia.
"Curah hujan memang tinggi. Saat itu (hujan, red) bisa saja bersamaan dengan air pasang di Sungai Siak. Air Sungai Siak tinggi, masuk ke anak sungai kita, sehingga badan air kita penuh dan aliran air lambat," tambahnya.
Sebagai antisipasi tingginya curah hujan akan berdampak pada terjadinya banjir di Kota Pekanbaru, beberapa langkah disiapkan. "Antisipasi kami lakukan. Pertama alat yang ada kami perbaiki semua. Lalu dilakukan normalisasi sungai yang ada," urainya.
Normalisasi sungai yang disebutkannya ini dilakukan pada semua anak sungai yang ada. Mulai dari Sungai Sail, Sungai Sago hingga ke Sungai Air Hitam. "Kalau Sungai Batak sudah dari awal kita lakukan normalisasi," paparnya.
Kemudian, normalisasi juga dilakukan terhadap parit dan drainase yang ada. Di Pekanbaru, parit dan drainase yang tidak berfungsi maksimal membuat tak mampu menampung air saat hujan. Ini karena terjadi pendangkalan dan parit serta drainase tertutup sampah.
"Kami akan prioritaskan untuk melakukan perbaikan drainase primer juga. Kami akan kerja sama dengan TNI. Itu di semua jalan utama yang tembus ke anak sungai," katanya.
Dalam melakukan normalisasi ini, terutama di drainase primer, Indra Pomi mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala. "Kendala kita di tengah ruko jembatan penyeberangannya melakukan penyempitan terhadap badan air. Bangunan yang menghalangi jalan air kami bongkar, seperti gorong-gorong dan lainnya. Itu lebih dari 100-an," paparnya.
"Tahun ini (dari masterplan, red) kita normalisasi, baik sungai maupun drainase. Tahun depan kita ada buat turap penahan tebing dan drainase di beberapa titik yang ada. Termasuk kita melakukan normalisasi embung di Jalan Cipta Karya," tuturnya.(end/gus/ayi/ali/dof/das)
