PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Riau saat ini sedang melakukan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau triwulan II tahun 2021. Evaluasi kinerja BUMD Riau dilakukan secara rutin setiap per triwulan ke depannya.
Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau, Jhon Armedi Pinem mengatakan, evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi triwulan II tahun 2021 kinerja BUMD Riau. Ke depan, evaluasi BUMD akan kami lakukan setiap triwulan. Evaluasi BUMD ini sesuai amanat PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, tujuan dari evaluasi tersebut juga untuk menilai kinerja perusahaan dalam hal ini pengurus BUMD. Dalam melakukan evaluasi tersebut, pihaknya juga melibatkan banyak pihak.
"Dalam evaluasi ini kami dibantu oleh tim akademisi dari Universitas Riau sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," jelasnya.
Sebelum melakukan evaluasi, pihaknya juga sudah menerima laporan deviden dari delapan BUMD untuk tahun 2021. Dari delapan BUMD tersebut, total deviden yang dihasilkan yakni Rp 117 miliar lebih. Dari delapan BUMD tersebut, PT Bank Riau Kepri (BRK), penyumbang deviden terbanyak yakni sebesar Rp106,306 miliar, sedangkan BUMD yang sama sekali belum memberikan deviden, dan hanya menerima anggaran dari APBD saja, yakni PT Riau Petrolium.
"Untuk realisasi deviden BUMD mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 lalu sebesar Rp88,442 miliar, untuk tahun ini sebesar Rp117,402 miliar. Tentu ini hasil yang cukup baik bagi BUMD kita yang terus berjalan dan memberikan deviden bagi Pemprov Riau," ujarnya.
Dijelaskan Jhon Pinem, untuk PT BRK mengalami peningkatan yang cukup baik, sedangkan Riau Petrolium sendiri belum menjalankan perusahaannya pada tahun sebelumnya, dan ditargetkan pada tahun ini, Riau Petrolium bisa memberikan deviden melalui kegiatan yang dijalankan.
"Deviden tertinggi masih BRK, dan memang BRK masih menjadi harapan kita untuk terus memberikan deviden. Sedangkan Riau Petrolium belum memberikan deviden, dan kita berharap nantinya Riau Petrolium bisa memberikan deviden, setelah berjalannya pengelolaan Blok Rokan," ujarnya.
Sementara itu, untuk PT Bumi Siak Pusako (BSP). Mengalami penurunan deviden yang cukup signifikan dari tahun 2020 sebesar Rp14,964 miliar, untuk tahun ini sebesar Rp3,962 miliar, dengan selisih deviden sebesar Rp12,373 miliar. Dengan demikian BSP dalam menjalankan perusahaannya juga mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kalau untuk BSP memang turun jauh deviden yang kita terima, sebelumnya hampir mencapai 15 miliar, tahun ini hanya 3 miliar. Penghasil dari BSP berkurang, dan kita hanya mempunyai saham di BSP sebesar 15 persen. Makanya tidak begitu besar deviden yang kita terima. BSP tidak sepenuhnya kita yang jalani," tambahnya.
Sementara untuk BUMD lainnya yang memberikan deviden pada tahun ini diantaranya, PT Jamkrida, memberikan deviden Rp4,004 miliar, PT Permodalan Ekonomi Rakyat, deviden sebesar Rp1,067 miliar, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) deviden sebesar Rp904 juta. PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) deviden sebesar Rp1,275 miliar, PT Asuransi Bangun Askrida deviden sebesar Rp187 juta.(sol)
