Pihaknyapun sudah menempelkan papan pemberitahuan yang menginformasikan bahwa setiap pembelian minyak goreng dibatasi maksimal 2 liter.
Ritel Indomaret juga menerapkan peraturan serupa. Pantauan di lapangan Alfamart pun membatasi pembelian minyak goreng maksimal 2 liter kepada masyarakat.
Sementara Wali Kota Dumai H Paisal mengimbau agar masyarakat tidak panic buying karena pemerintah menjamin stoknya.
"Kami meminta masyarakat untuk tak melakukan panic buying atau memborong dalam jumlah besar karena pasokan dipastikan cukup," kata Paisal.
Paisal mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan OPD terkait yakni dinas perdagangan untuk mengawal kebijakan satu harga ini. Karena sudah kebijakan pusat tentunya harus didukung, apalagi ini menyangkut dengan masyarakat.
Pada bagian lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggandeng pihak Polda Riau untuk mengawasi pendistribusian minyak goreng murah di Pekanbaru. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam pendistribusian minyak goreng kepada masyarakat.
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, berdasarkan laporan yang ia terima, saat ini masyarakat mulai mengeluhkan kesulitan membeli minyak goreng bersubsidi. Pasalnya stok di ritel modern tempat menjual minyak goreng tersebut habis.
"Kemungkinan ada yang bermain curang. Padahal sudah diatur masyarakat hanya boleh membeli dua liter per satu orang," katanya.
Karena itu, Gubri mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Riau untuk mengawasi pendistribusian minyak goreng bersubsidi tersebut. Termasuk mengawasi dan menindak oknum-oknum yang berbuat curang.
"Di Riau juga ada satgas yang mengawasi bahan pokok termasuk minyak goreng. Jadi kita lihat saja nanti," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Riau Taufiq OH mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu data dari pemerintah terkait berapa kuota minyak goreng bersubsidi tersebut.
"Kemungkinan dalam waktu dekat ini kami akan data kuota minyak goreng untuk Riau. Termasuk nanti alur distribusinya kemana saja," katanya.
Minta Pemko Penuhi Keperluan Masyarakat
Program pemerintah terhadap subsidi minyak goreng direspons baik anggota DPRD Kota Pekanbaru. Namun begitu, Pemko Pekanbaru agar dapat menjamin ketersediaan minyak goreng tersebut.
"Tentu kami minta Pemko untuk dapat memenuhi keperluan ini. Soalnya program pemerintah ini bagus, buktinya langsung diserbu warga, " kata Ketua Komisi II Fathullah kepada wartawan.
Namun begitu, politikus Gerindra ini menyayangkan, operasi minyak goreng murah yang dihargai Rp14ribu ini dilaksanakan di ritel-ritel.
"Harusnya melalui pasar tradisional dulu, bukan ritel yang diprioritaskan," tegasnya.
Kenapa begitu, ujar Fathullah, bila di pasar tradisional supaya bisa menyentuh masyarakat menengah ke bawah. Sehingga semua kalangan bisa terbantu. Termasuk pedagang pasar tradisional juga, terbantu secara perekonomian.
"Yang terjadi, pemerintah justru lebih membantu pemilik ritel, yang notabenenya punya modal besar dan tidak terlalu memerlukan subsidi. Memang ada kelanjutannya, tapi harusnya pasar tradisional lebih baik," ungkapnya.
Untuk itu selaku wakil rakyat, dan mewakili Komisi II, pihaknya meminta pemerintah pusat, juga mendistribusikan minyak goreng subsidi, ke pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru.
"Jangan anak tirikan pasar tradisional yang jauh lebih membutuhkan dukungan pemerintah, " tutupnya.(ayi/sol/mx12/rpg/gus)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
