PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah se-Provinsi Riau ditaja oleh Pemerintah Provinsi Riau, Senin (5/12). Rapat yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto.
Hadir wali kota dan bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota serta Forkopimda se-Riau, kecuali Kabupaten Kepulauan Meranti. Masing-masing kepala daerah atau yang mewakili diberi kesempatan untuk memaparkan kondisi inflasi daerah, penyebab dan apa saja upaya yang telah mereka lakukan untuk mengendalikan harga serta ketersedian pangan di daerah masing-masing.
SF Hariyanto menilai bahwa tujuan dari kegiatan tersebut, agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bisa mempersiapkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). ‘’Di sini saya informasikan bahwa indeks harga konsumen di Provinsi Riau pada bulan November mengalami inflasi sebesar 0,12. Perkembangan tersebut searah dengan nasional yang juga mengalami inflasi sebesar 0,09,’’ paparnya.
Angka tersebut namun berbanding terbalik dengan indeks harga se-pulau Sumatera yang mengalami deflasi 0,11. Ia menilai, inflasi bersumber dari peningkatan harga komoditas yang berasal pada kelompok makanan, minuman dan tembakau lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Menurutnya, kondisi itu lantaran ada beberapa daerah di Provinsi Riau yang mengalami kenaikan angka inflasi. ‘’Secara spesial inflasi tertinggi berasal dari Kota Tembilahan 0,21 persen, diikuti oleh Kota Dumai 0,17 persen, dan kota Pekanbaru 0,1 persen,’’ jelasnya.
Sementara itu, Asisten 2 Setdako Pekanbaru Ingot mengatakan bahwa di November, Pekanbaru mengalami inflasi sebanyak 0,1 persen. Melingkupi rokok kretek filter, ayam hidup, daging ayam ras, minyak goreng, beras dan sebagainya.
Sementara di komoditi cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, bawang merah, telur ayam ras dan sebagainya mengalami deflasi. Pihaknya mengaku sudah melakukan mitigasi dengan berkoordinasi dengan daerah penghasil bahan pangan seperti Sumatera Barat. Hasilnya, pada bulan Desember masih akan ada panen secara global.
Sementara itu, Wali Kota Dumai Paisal mengaku sudah menggelar pasar murah setiap bulannya. Pihaknya juga membantu dan merangkul UMKM. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan Bulog dan petani beras di Sungai Sembilang. 2023 pasar Bulog untuk mengontrol harga pasar.
Sekdaprov juga menyoroti mengenai beras lokal yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Ia berharap, menjelang menghadapi hari besar keagamaan dan tahun baru ini TPID se-Provinsi Riau tetap terus melakukan penguatan program strategi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi.(azr)
