PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Persoalan pendidikan saat ini tengah menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Apalagi sebelumnya, ada banyak sekolah menengah atas (SMA) baik negeri maupun swasta dinyatakan tidak lulus akreditasi.
Dewan meminta agar instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan untuk serius mengurusi persoalan pendidikan yang ada di Bumi Lancang Kuning.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Karmila Sari, Ahad (5/2). Dikatakan dia, sebentar lagi akan ada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Pihaknya tidak ingin ada persoalan yang timbul dan dikeluhkan masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Mila, Disdik harus memetakan siswa yang akan lulus sekolah dan melanjutkan pendidikan.
''Apalagi sekarang Kadisdik Job Kurniawan masih Plt, artinya kan dua wewenang yang harus dikerjakannya. Sebagai Asisten II Pemprov Riau juga kan lingkupnya luas. Maka kami minta Disdik serius urusi persoalan pendidikan ini,'' sebut Karmila.
Ia meminta Kepala Bidang (Kabid) SMA di Disdik Riau harus memberikan perhatian khusus. Ia tak ingin kejadian seperti masalah akreditasi terjadi lagi. Sebab yang paling berimbas atas tidak adanya akreditasi ialah siswa/siswi yang saat ini tengah menempuh pendidikan. Apalagi yang dinyatakan lulus pada tahun ini.
''Jangan seperti kemarin, sayang juga masalah akreditasi ini. Pelajaran bersama agar tak terulang. Kasihan siswa-siswa,'' tegasnya.
Ia menambahkan, terkait wacana penambahan SMA negeri baru di Riau tidak jadi terealisasi karena terkait anggaran. Sebab, baru-baru ini ada surat edaran dari Menkeu perihal alokasi dana. Dimana anggaran yang dipakai tidak cukup untuk membangun gedung sekolah baru.
''Dananya berkurang jadi tak cukup. Kalaupun sekolah baru kami fokus seperti sekolah taruna gitu yang dikedepankan. Masyarakat maunya bagaimana pengeluaran di swasta tak terlalu besar dibandingkan sekolah negeri, harus berimbang juga. Sekolah swasta jangan lupa ada bantuan Bosda juga. Kalau semua mau diikutin kita kan harus melihat persoalan dana juga,'' jelas Karmila.
Meski begitu, terkait penambahan ruang kelas belajar tetap terus dilakukan. Pihaknya pun berupaya meminimalisir permasalahan yang ada.
''Supaya ketahuan mana yang kurang, koordinasinya juga nanti dengan Diskominfo. Agar data-data jelas, berapa dari sekolah negeri dan swasta yang lulus melanjutkan pendidikan. Ini harus betul-betul rapi. Artinya mapping data harus jelas,'' tutup Karmila.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, M Job Kurniawan mengatakan, khusus untuk akreditasi sekolah, pihaknya bersama Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) Riau akan mempercepat proses akreditasi 21 sekolah SMA/SMK negeri dan swasta secara manual.
Di mana, puluhan sekolah itu sebelumnya dinyatakan tidak lulus akreditasi karena tidak memenuhi syarat secara automasi oleh BAN-SM.
Karena itu, pihaknya bersama Komisi V DPRD Riau telah melakukan rapat dengan BAN-SM Riau menindaklanjuti adanya 21 sekolah SMA/SMK negeri dan swasta di Riau tak lulus akreditasi secara automasi.
''Kami sudah rapat dengan BAN-SM bersama Komisi V DPRD Riau di kantor BAN-SM Riau. Hasil pertemuan itu, BAN-SM akan mempercepat penerimaan berkas proses akreditasi secara manual 21 sekolah itu,'' katanya.
Artinya kalau proses akreditasi manual dipercepat, maka hasilnya diperkirakan pada Maret sudah keluar. ''Sepanjang semua persyaratan dipenuhi oleh sekolah,'' sambungnya.
Atas kejadian tersebut, pihaknya ke depan akan meningkatkan koordinasi dengan BAN-SM dan sekolah, termasuk sekolah juga harus memahami tanggungjawabnya untuk proses akreditasi.
''Intinya ke depan harus ada perbaikan-perbaikan agar kejadian serupa tidak terjadi kembali ke depannya,'' tuturnya.(nda/sol)
