Seperti peningkatan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan hingga program kesejahteraan masyarakat. Dimana, program bersebut bisa dimasukan kedalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Riau. Sehingga rencana pembangunan kota bisa lebih maksimal.

Seperti diungkapkan anggota DPRD Riau dapil Pekanbaru Agung Nugroho kepada Riaupos.co, Selasa (4/2/2020). Kata dia, sejak awal pihaknya sudah mencoba menjalin komunikasi dengan Pemko Pekanbaru. Utamanya soal aspirasi masyarakat Pekanbaru yang telah diserap melalui reses.

“Ada banyak aspriasi yang sudah kami tampung pada saat reses. Soal banjir, pasar, kesehatan dan pendidikan. Ini kan masih banyak persoalan disini. Kalau memang APBD kota tidak mencukupi, ayok kita perjuangkan melalui APBD provinsi. Tapi ini kan enggak,” ungkap Agung.

Menurut dia, bila Pemko Pekanbaru memiliki niat untuk mengurusi persoalan masyarakat, harusnya pemko yang mendatangi DPRD Riau untuk memperjuangkan anggaran provinsi. Namun yang terjadi malah sebaiknya. Bahkan ketika para wakil rakyat meminta dilibatkan, pihak pemko justru seperti tidak peduli.

Alhasil, sejumlah program yang seharusnya bisa di anggarkan melalui APBD Provinsi hilang begitu saja.

”Niat kami hanya untuk masyarakat Pekanbaru, itu saja. Yang terpenting bagaimana kota yang kita cintai ini bisa maksimal pembangunannya. Jadi dari APBD kota ada program, provinsi ada. Jadi program yang tidak tercover anggaran kota, bisa melalui provinsi,” tukasnya.