PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Pencairan Pariticipating Interest (PI) Blok Rokan sebesar 10 persen untuk Pemerintah Provinsi Riau sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Padahal, nilai proyeksi PI sebesar Rp800 miliar sudah dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023.
Atas kondisi ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta agar Pemerintah Provinsi untuk turun tangan melakukan lobi-lobi ke pusat agar PI bisa segera cair. Hal ini sebagaimana diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Riau Misliadi kepada Riau Pos, Selasa (3/10).
Dikatakan dia, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan rapat bersama PT Riau Petroleum selaku pengelola PI 10 persen Blok Rokan untuk Pemprov Riau. Dari hasil rapat diketahui badan usaha milik daerah itu sudah bekerja maksimal dalam menyelesaikan administrasi pencairan PI.
“Sudah kalau kami lihat dari keterangan Riau Petroleum mereka sudah maksimal bekerja. Bahkan bila ukuran waktu kerjanya 3 tahun, mereka sudah selesai dalam 2 tahun. Namun kan untuk pencairannya ini tidak bisa hanya mereka sendiri saja. Ini membutuhkan lobi-lobi ke pusat,” ungkap Misliadi.
Masih dari informasi yang ia terima, berkas pencairan PI saat ini sudah berada di meja Menteri terkait. Namun ia tidak tau pasti mengapa berkas tersebut masih belum ditandatangani. Menurut dia, pihak pemprov harus berupaya melakukan lobi-lobi ke pusat sehingga realisasi PI dapat segera terlaksana.
“Harus ada lobi-lobi politik juga. Selayaknya dilakukan pemda terutama kepala daerah. Riau Petroleum sudah maksimal bekerja, namun memang ada kendala yang tidak mampu mereka laksanakan,” paparnya.(nda)
