Ia mengaku setiap hari harus menyetorkan seluruh hasil pendapatannya ke koordinator yang ditunjuk Dishubkominfo.

Ucok mengatakan, jika ada masyarakat yang komplain dengan tarif Rp2.000, ia tidak memaksa. Soal karcis parkir, jika diminta, ia akan berikan. ”Kalau tidak, ya tidak usah. Yang penting kami bertanggung jawab dan keamanan kendaraan terjamin,” ujarnya santai.

Berbeda halnya dengan juru parkir di taman kota depan Purna MTQ Pekanbaru. Tarif parkir yang mereka pungut berbeda-beda. Mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000.

Ari, salah seorang petugas parkir di  sini mengungkapkan,  mereka  wajib menyetorkan uang tersebut ke salah seorang oknum aparat  Rp200 ribu tiap pekan.

”Terkadang tarif yang bervariasi kami kenakan ini dikarenakan para remaja yang nongkrong di sini hingga pukul 24.00 WIB. Dan terkadang kami menunggu hanya satu motor saja,” ujarnya.

Pekerjaan ini, kata Ari juga tidak tetap bagi dirinya.  ”Karena pagi hari saya jualan dulu, malamnya baru jadi tukang parkir di sini. Penghasilan yang kami dapat per orang seharinya Rp70 ribu hingga Rp100 ribu,” sebutnya.

Tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan ini sudah lama dikeluhkan masyarakat. Namun belum ada aksi nyata dari Dishub sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Ijas termasuk yang mengeluhkan soal tarif parkir ini. .Setiap kali berkunjung ke taman kota ia dikenakan tarif parkir Rp3.000. ”Dulu waktu awal dibuka, tidak ada parkir ataupun biaya lainnya. Namun sekarang untuk parkir juga dipungut,” ujar warga Jalan Rawam Sari itu.

Eli, pengunjung lainnya juga mengeluhkan banyaknya pungutan di taman kota ini. ”Taman kota ini dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, kenapa harus ada pungutan kebersihan dari sejumlah oknum yang mengaku petugas kebersihan taman. Padahal petugas kebersihan dari pemerintah ada dan selalu membersihkan taman ini, kata warga Jalan Harapan Raya itu.