Menurut Imam, hasil pengkajian itu mempertimbangkan berbagai aspek mulai hukum, kronologis dan sebagainya. Dia menegaskan, intinya yang diinginkan pemerintah dan masyarakat Indonesia bahwa harus ada pembenahan tata kelola sepakbola.
"Pertimbangannya mulai dari masalah hukum, kronologis kemarin bagaimana pembekuan dan harapan-harapan masyarakat Indonesia menghendaki adanya perbaikan, status quo. Itu yang kami jadikan catatan penting yang berikan kepada Presiden."
Kendati kajian akan diberikan kepada Presiden Jokowi, nantinya keputusan jadi atau tidak mencabut sanksi pembekuan PSSI bakal dibacakan oleh Menpora.
"Yang bacakan tetap Menpora. Tapi tunggu arahan presiden dulu. Karena pada 17 April lalu saat pembekuan, yang tanda tangan di peraturan menteri itu ’kan Menpora. Jadi, misalnya Senin, apapun keputusannya reformasi sepakbola tetap jalan atau ada arahan baru, itu Pak Menteri yang akan menyampaikan, kecuali ada perintah lain dari presiden," timpal Gatot S Dewa Broto, Kepala Bidang Komunikasi Kemenpora.(int/zed)
