JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak enak hati terkait sorotan sejumlah pihak kepada Megawati Soekarnoputri cs di dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pacasila (BPIP).
Adapun hal itu dikatakan Anggota Dewan Pengarah BPIP Prof Mahfud MD, setelah bertemu dengan presiden, Rabu (30/5/2018). Dia kala itu ditemani pakar hukum pidana Yenti Garnasih, Rektor Universitas Diponegoro Prof Yos Yohan.
Sementara, Jokowi didampingi staf khusus Ari Dwipayana. Mahfud kala itu sempat meminta supaya presiden mencabut Perpres No. 42 Tahun 2018 tentang hak keuangan anggota BPIP. Akan tetapi, Presiden Ketujuh RI itu malah mengaku tidak enak hati.
"Kata presiden, saya malah merasa enggak enak membikin bapak-bapak dan ibu di sana menjadi serba disalahkan orang. Itu bukan gaji. Gaji Pak Mahfud itu cuma 5 juta. Lo kalau begitu kecil dong saya bilang, dibanding dengan yang lain," katanya di Kantor BPIP, Jl Veteran III Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).
Dia pun merasa hak keuangan Rp 100 juta lebih yang diterimanya sebagai anggota BPIP, masih jauh lebih kecil dibanding gaji dan tunjangan anggota DPR. Pasalnya, saat menjadi wakil rakyat 14 tahun silam, dia sudah bisa membawa pulang Rp150 juta di luar gaji pokok.
"Malah sekarang DPR itu sudah tambah lagi satu komponen, uang serap aspirasi. Masing-masing anggota DPR satu miliar, kenapa tidak itu yang diributin. Yang kami ini, saya mantan anggota DPR, jadi enggak boleh ada yang berbohong, saya tahu kantong masing-masing," tuntas mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.(fat)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
