JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pengajuan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru dari pemerintah daerah (pemda) akan ditutup akhir Januari. Sayangnya, hingga Jumat (29/1), dari target 1 juta formasi, baru 50 persen formasi yang diajukan.
"Terakhir baru masuk 500 ribuan," ujar Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Teguh Widjinarko, kemarin.
Menurut Teguh ada sejumlah alasan yang ditengarai menjadi pertimbangan pemda masih alot dalam pengajuan formasi PPPK guru ini. Di antaranya, mengenai gaji dan tunjangan. Dia menilai, masih ada keraguan di pemda mengenai hal ini meski sebelumnya sudah diumumkan bahwa gaji 1 juta PPPK tersebut bakal ditanggung oleh pusat.
Kemudian, hal ini juga sangat bergantung pada keputusan kepala daerah. Seperti diketahui, sejumlah daerah baru saja berganti kepala daerahnya. Lalu, ada pula daerah yang harus melakukan perubahan fokus ke penanganan Covid-19.
"Tetapi kami terus berupaya untuk meyakinkan mereka, melalui sosialisasi dan coaching clinic," tegasnya. Usulan formasi untuk program 1 juta guru PPPK ini sejatinya telah diperpanjang sebelumnya. Awalnya, pengajuan ditargetkan bisa
rampung pada 31 Desember 2020. Namun, karena formasi yang masuk masih belum mencapai target yang ditentukan maka diundur sampai dengan akhir Januari 2021 ini. Meski sayangnya, target 1 juta formasi juga belum tercapai.
Saat ini, pihaknya sedang dalam mendiskusikan hal ini dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud). Rencananya, hasil yang ada akan langsung dibawa ke rapat bersama Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Pada bulan Februasi Kementerian PANRB harus sudah mengajukan usulan pertimbangan teknis ke Kementerian Keuangan dan BKN," papar Teguh.
Sejak awal, kondisi ini sudah diprediksi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bahkan telah menyampaikan, bahwa bila tahun ini tidak terpenuhi maka akan dilanjutkan pada tahun berikutnya sampai terpenuhi target 1 juta guru PPPK. Sebab, rekrutmen 1 juta guru pada dasarnya adalah untuk menyeimbangkan supply and demand. Sehingga ketika keduanya sudah seimbang, maka dapat dilakukan proses normal.
"Awalnya target mas menteri adalah satu tahun selesai. Tetapi kemudian muncul skenario melanjutkan tahun berikutnya jika memang belun terpenuhi. Mungkin ditargetkan dua tahun selesai," jelasnya.
Disinggung soal jadwal pendaftaran, Teguh mengatakan, petapan formasi bakal dilakukan pada bulan April-Mei 2021 sesuai dengan jadwal yang ada di peraturan perundang-undangan. Setelahnya, baru dilakukan proses pengadaan mulai dari pengumuman, tes, hingga diperoleh peserta yang lulus seluruh proses seleksi.
"Untuk kemungkinan proses pengumuman berbarengan dengan CPNS, tampaknya masih kita kaji. Karena untuk program 1 juta guru PPPK dilakukan dengan kekhususan," pungkasnya.(mia/jpg)
